PPPK Tiap 2 Tahun Bisa Naik Jabatan, Berpeluang Jadi Kadis


FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga punya peluang besar sebagai pejabat publik. Selevel kepala dinas, sekalipun.

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, mengatakan, PPPK punya derajat yang sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pembedanya hanya tunjangan hari tua (pensiun). Selebihnya sama,” ujar Iqbal di Balaikota Makassar, Kamis, 23 Januari.

PPPK juga memberi jaminan kesejahteraan kepada pegawai. Bahkan untuk gaji dan jenjang karier jauh lebih jelas. Iqbal menegaskan PPPK bisa menduduki jabatan kepala bidang bahkan memimpin salah satu dinas di bawah naungan pemkot.

“Bisa jadi kepala dinas. Itu bagusnya PPPK. Tiap dua tahun bisa naik jabatan dan tentu ini berpengaruh pada aspek kesejahteraan,” jelas Iqbal.

Pemkot Makassar siap kembali membuka formasi PPPK. Hanya saja, Iqbal belum bisa memastikan lantaran nasib PPPK yang lulus tahun lalu masih digantung oleh Pusat. Dari segi pendanaan, Iqbal menegaskan kesanggupan pemkot.

“Soal gaji bisa kita sisipkan. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Misalnya kalau gaji pegawai naik, tentu kita tekan belanja barang. Semua kita bisa ukur saat penyusunan anggaran. pemkot siaplah untuk itu,” katanya.

Ketidakadilan Honorer

Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb juga miris melihat nasib tenaga kontrak. Ada ketidakadilan di situ.

“Kenapa bisa dibilang tidak adil? Bayangkan saja ada honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, tetapi punya gaji yang sama dengan honorer baru. Inikan tidak adil namanya,” katanya.

Iqbal berharap, keinginan pemerintah menghapus honorer juga harus diiringi solusi yang bijak. PPPK yang menjadi alternatif, dinilai Iqbal sangat baik saat ini untuk mengatasi polemik tenaga kontrak.

“Intinya kita mau yang terbaik. Kita mau karyawan kita sejahtera dan punya masa depan yang bagus,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM, Basri Rakhman mengatakan, sejauh ini pemkot masih bertumpu pada tenaga honorer. Beberapa dinas masih mengandalkan tenaga honorer. “Terutama yang di lapangan dan banyak bergelut dengan persoalan administrasi,” katanya. (rdi/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar