Kenapa PDIP Pilih Harun Masiku, Begini Jawaban Hasto

0 Komentar

Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (Ridwan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Jumat (24/1). Penyidik mendalami sumber uang Rp 400 juta yang diduga merupakan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) called PDIP kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, seluruh fakta yang diperoleh dari proses penyelidikan akan dikonfirmasi kepada para saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti permulaan yang dimiliki KPK.

“Tadi sebagai dasar alat bukti permulaan itu nanti akan digali lebih jauh ketika di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saya pikir kita kan sudah menyampaikan konstruksi dan kronologis ketika konferensi pers penetapan tersangka,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

“Itu yang minimal menjadi dasar pemeriksaan penyidik didalam menuangkan, menanyakan, sekaligus mengonfirmasi kepada para saksi. Saya pikir dasarnya dari situ,” sambungnya.

Bersamaan dengan pemeriksaan Hasto, KPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap dua Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dan Hasyim Asyari, serta dua staf PDIP atas nama Gery dan Kusnadi. Namun, satu staf PDIP bernama Riri tidak hadir lantaran sakit.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyebut, pemeriksaan terhadap Komisioner KPU mengenai seputar mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Hal ini perlu didalami terkait pengurusan PAW yang menjererat politikus PDIP Harun Masiku.

“Masih seputar PAW, mekanisme PAW, terus kemudian bagaimana ada usulan pergantian antar waktu antara tersangka HAR (Harun Masiku) yang diusulkan DPP PDIP,” tukas Ali.

Sebelumnya, Hasto telah menyelesaikan pemeriksaannya sekitar pukul 15.10 WIB. Hasto mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik KPK.

Hasto pun menyebut, dirinya ditelisik soal kronologis mengapa partainya mengambil keputusan terkait pemindahan suara Nazarudin Kiemas. Hal itu dilakukan karena Nazarudin meninggal dan harus digantikan oleh kader PDIP.

“Pemindahan suara almarhum Nazarudin Kiemas adalah kedaulatan partai politik dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik,” ucap Hasto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Sebagai Sekjen PDIP, kata Hasto, alasannya ingin menunjuk Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin karena mempunyai perilaku yang baik. Meski belakangan diketahui, bahwa posisi Nazarudin itu digantikan oleh Riezky Aprilia yang juga kader PDIP.

“Kami memberikan keterangan terkait hal tersebut mengapa saudara Harun, karena punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di dalam international economic law,” jelas Hasto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...