Pasang Baliho Bakal Calon, Tiga ASN Maros Diduga Langgar Netralitas

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAROS — Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan pelanggaran netralitas terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020. Mereka diketahui berinisial AIN, DK, dan YJ.

Penanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan tiga aparatur sipil Negara (ASN) pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 saat ini bergulir di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros, Sufirman mengatakan, pada tahapan penanganan, jajarannya sementara melakukan klarifikasi terhadap tiga ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros.

Dugaan pelanggaran netralitas dari tiga ASN itu, lanjutnya berdasarkan temuan jajaran Pengawas Pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil.

Sehingga dilakukan klarifikasi baik kepada yang diduga maupun saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan.

“ASN itu yakni AIN, DK dan YJ. Ditargetkan paling lambat hari minggu ini sudah kita rampungkan semua hasil klarifikasi yang selanjutnya dilakukan kajian dan akan diteruskan ke Komisi Apatur Sipil Negara (KASN) kalau memang semua keterangan dan bukti-bukti sudah rampung untuk diteruskan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kata dia, jajaran Pengawas kecamatan juga sementara melakukan penelusuran terhadap beberapa informasi awal terkait ASN yang diduga memasang baliho salah satu bakal calon dan penggunaan mobil dinas di salah satu posko bakal calon.

“Selain tiga ASN yang sementara ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Maros, kami juga masih menunggu laporan panwascam atas kasus lain juga terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN,” jelasmya.

Dia mengatakan jika ada informasi awal maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu pihaknya akan proses.

“Ini sudah menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti segala bentuk informasi, laporan atau temuan dugaan pelanggaran disepanjang tahapan pemilihan,” kayanya.

Olehnya itu dia mengimbau kembali kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Maros sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Perilaku PNS.

Dimana PP Nomor 42 itu berbunyi : “Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”, yang secara teknis disampaikan melalui Surat Edaran MenpanRB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017, Perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Serentak Tahun 2018, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan serta surat Komisi Apartur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Penagwasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. (rin)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...