Selain itu, pihak BPK perwakilan Sulsel juga melaporkan mengenai aset milik Pemprov Sulsel yang sudah diambil alih dan masih bermasalah mengenai studi kelayakan.

“Meminta izin untuk memeriksa beberapa program-program provinsi yang dilakukan di seluruh kabupaten kota. Itu hasil koordinasi dengan kejaksaan BPK dan Perbankkan. Jadi soal kekurangan kewajiban pengembangan untuk menyiapkan lahan sesuai dengan hasil kesepakatan,” pungkasnya. (fajar)