Dewas Ungkap Belum Ada Permintaan Izin Penyadapan KPK

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Dery Ridwansah )

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, sampai saat ini belum ada permintaan izin dari pimpinan lembaga antirasuah untuk melakukan penyadapan.

“Jadi sampai saat ini belum ada permintaan izin penyadapan,” ujar Tumpak di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Namun demikian, Tumpak mengatakan akan memberikan izin penyadapan, jika lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri ini ingin melakukan penyadapan terhadap terduga pelaku korupsi.

“Jadi kami akan beri izin kalau memang ada permintaan izin,” katanya.

Tumpak mengatakan izin penyadapan dikeluarkan dalam waktu 1×24 jam. Sehingga akan memberikan izin secepatnya.

“Kalau ada 1×24 jam akan kami berikan izin boleh atau tidak,” ‎ungkapnya.

Adapun ‎fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK, serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. (jpc/fajar)

Berikut merupakan delapan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres 91 Tahun 2019.

a. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...