Fraksi Golkar Klaim Panja Jiwasraya Bantu Penegakan Hukum Kejagung

Supriansa

FAJAR.CO.ID — Komisi III DPR telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) penegakan hukum kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Panja ini dibentuk dengan tujuan membantu penegakan hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya memang usul dibuatkan Panja terkait Jiwasraya ini agar lebih cepat DPR ini mengambil peran dalam rangka membantu langkah-langkah Kejagung yang memproses secara hukum sekarang ini,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

Supriansa menjelaskan, Panja Jiwasraya di Komisi III ini nantinya dapat membantu Kejagung apabila sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya, Kejagung ada kendala dalam penyidikan, lalu tak bisa menembus instansi atau lembaga tertentu. Melalui Panja ini, kata Supriansa, Kejagung dan Komisi III bisa bersinergi.

“Kalau memang ada yang dibutuhkan yang kira-kira Kejagung di level-level tertentu tidak tembus, mungkin bisa bersinergi dengan DPR,” ujarnya.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini juga menguatkan bahwa kerja Panja ini lebih cepat dibandingkan DPR membentuk Panitia Khusus atau Pansus. “Sehingga, saya usulkan Panja karena bisa lebih cepat. Kalau Pansus itu kan lama, harus seluruh fraksi setuju dan sebagainya,” kata Supriansa.

Dengan bulatnya kesepakatan membentuk Panja, mantan wakil bupati Soppeng ini mengaku bahwa pihaknya segera bekerja secara sistematis dan serius untuk kasus Jiwasraya. Apalagi diketahui kasus asuransi Jiwasraya ini melibatkan keuangan nasabah yang diduga melakukan akselerasi membeli saham tertentu masuk properti reksa dana.

Komentar

Loading...