Selain itu, investigasi mengenai dugaan aliran dana Jiwasraya untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sendiri. Apabila masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Nama baik Jokowi pun tetap terjaga. “Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” tuturnya.
SBY dulu mengaku dulu dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, lanjutnya, semua itu tidak terbukti. SBY mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi mengaku heran. Dia menilai SBY terbawa perasaan karena menyebut ada dua menteri yang hendak dijatuhkan melalui Pansus Jiwasraya. “Sekarang ini yang masih ngotot ingin membentuk pansus siapa? Komisi VI sudah membentuk panja yang mana Fraksi Demokrat belum kirimkan nama dengan harapan tetap ada pansus,” kata Baidowi di Jakarta, Senin (27/1).
Dia mempertanyakan maksud SBY mengungkapkan hal tersebut. Wasekjen PPP tersebut juga ingin tahu, fraksi mana yang ingin kasus Jiwasraya diselidiki pansus. “Siapakah fraksi yang menginginkan pansus? Lebih tegas lagi, kalau menyebut saja siapa dan fraksi apa yang menarget orang-orang tertentu melalui pansus,” tukasnya. Baidowi meminta SBY tidak melempar isu tersebut ke publik. Sebab, isu yang diembuskan SBY seperti berbalik ke Demokrat. (fin)
