FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tampaknya masih mengusik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui tulisan panjang di akun Facebook resminya, SBY memberikan pandangannya terkait permasalahan Jiwasraya. Dalam tulisannya, SBY mengaku mendengar ada niatan menjatuhkan sejumlah tokoh lewat parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut bercerita soal isu Jiwasraya yang makin ramai dibicarakan. Ditambah isu Asabri. “Bisik-bisik, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain, konon juga memiliki permasalahan keuangan yang serius. Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk Pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi,” kata SBY dalam tulisannya di Facebook, Senin (27/1).
SBY menilai niatan membentuk Pansus Jiwasraya ini menarik. Belakangan, lanjut SBY, koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja, bukan pansus. SBY mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia amat kaget mendengar alasan tersebut. “Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’. Katanya untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” imbuh SBY.
Kabar yang sampai di telinganya ini membuat SBY bersikap. Dia tak ingin ada orang yang sengaja diincar lewat isu Jiwasraya. “Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main target-targetan,” tutur SBY.
Dia melarang para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI, untuk ikut-ikutan berpikir seperti itu. Punya niat dan motif seperti itu, lanjut SBY, salah besar. SBY menegaskan nama-nama yang sering disebut di arena publik dan seolah pasti terlibat dan bersalah belum tentu bersalah. Termasuk tiga nama tersebut.
“Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah,” sebut SBY.
Dalam tulisannya, SBY menyarankan agar ada pengusutan kasus Jiwasraya yang diduga digunakan untuk kepentingan Pemilu 2019 perlu diinvestigasi. “Apakah memang ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik pemilu?” tanya SBY.
Investigasi, lanjutnya, penting dilakukan karena sudah banyak pertanyaan yang berseliweran di masyarakat. Karenanya, perlu dijawab dengan mengusut tuntas tentang dugaan aliran dana dari Jiwasraya untuk kepentingan politik. “Investigasi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dalam kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden,” bebernya.
Selain itu, investigasi mengenai dugaan aliran dana Jiwasraya untuk dana pemilu perlu dilakukan juga demi menjaga nama baik Presiden Joko Widodo sendiri. Apabila masyarakat sudah mendapat jawaban gamblang, tentu tidak akan lagi ada pertanyaan atau praduga ihwal aliran dana Jiwasraya untuk dana politik. Nama baik Jokowi pun tetap terjaga. “Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Jokowi sempat berpikir agar tim suksesnya mendapatkan keuntungan dari penyimpangan yang terjadi di Jiwasraya tersebut,” tuturnya.
SBY dulu mengaku dulu dituding terlibat dalam kasus bail out Bank Century dan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, lanjutnya, semua itu tidak terbukti. SBY mengklaim tidak pernah menghalang-halangi pengusutan kasus tersebut. Tidak pula melarang kadernya membentuk panitia khusus (pansus) di DPR guna menelusuri kasus bail out Bank Century.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi mengaku heran. Dia menilai SBY terbawa perasaan karena menyebut ada dua menteri yang hendak dijatuhkan melalui Pansus Jiwasraya. “Sekarang ini yang masih ngotot ingin membentuk pansus siapa? Komisi VI sudah membentuk panja yang mana Fraksi Demokrat belum kirimkan nama dengan harapan tetap ada pansus,” kata Baidowi di Jakarta, Senin (27/1).
Dia mempertanyakan maksud SBY mengungkapkan hal tersebut. Wasekjen PPP tersebut juga ingin tahu, fraksi mana yang ingin kasus Jiwasraya diselidiki pansus. “Siapakah fraksi yang menginginkan pansus? Lebih tegas lagi, kalau menyebut saja siapa dan fraksi apa yang menarget orang-orang tertentu melalui pansus,” tukasnya. Baidowi meminta SBY tidak melempar isu tersebut ke publik. Sebab, isu yang diembuskan SBY seperti berbalik ke Demokrat. (fin)
