Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Gelar Rakorda Pelaksanaan Anggaran

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bertempat di Aula GKN II Makassar, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Semester II Tahun Anggaran 2019 sekaligus pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Sudarmanto mengatakan, bahwa tujuan acara ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Sulsel berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Disamping itu, acara ini adalah bagian dari monitoring dan evaluasi atas pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama tahun 2019. “Kami memastikan seluruh satuan kerja pengelola APBN melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan APBN pada tahun 2020,” kata Sudarmanto, Rabu (29/1).

Ia juga menguraikan berbagai kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang telah diimplementasikan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

Diantaranya kenaikan gaji pokok pegawai dan pensiunan, pembayaran THR dan Gaji ke-13, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Piloting SAKTI, hingga Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2019.

Pada awal rangkaian acara, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan mengikrarkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Sudarmanto.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dilanjutkan dengan penandatanganan piagam sebagai wujud dukungan dari stakeholders.

Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun anggaran 2020 akan dilakukan reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang meliputi penambahan satu indikator dan penyempurnaan pembobotan 13 indikator sehingga dapat berfungsi sebagai early warning jika terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran. (tam/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...