Prof Sumbangan Baja: Warga Buton di Makassar Siap Bantu Pembebasan WNI

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Sekelompok orang yang diduga Abu Sayyaf kembali menculik lima warga negara Indonesia di perairan Sabah, Malaysia, pada pada Jumat (17/01) lalu. WNI yang diculik tersebut berasal dari kepulauan Buton. Mereka disandera ketika sedang melaut di wilayah perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah.

Kelima WNI itu adalah Arsyad Dahlan (42) selaku juragan, Arizal Kastamiran (29), La Baa (32), Riswanto Hayono (27), dan Edi Lawalopo (53). Mereka merupakan nelayan yang dipekerjakan perusahaan ikan asal Malaysia untuk menangkap ikan di perairan laut Malaysia.

Namun, tak disangka, kapal nelayan asal Indonesia tersebut dirampok kelompok yang diduga Abu Sayyaf. Kelompok yang berbasis di Filipina Selatan itu lalu menyandera lima anak buah kapal dan melepaskan tiga ABK lainnya. Para perampok meminta uang tebusan sekira Rp3 miliar rupiah per orang.

Tindakan penyanderaan WNI ini telah berulang kali terjadi, sehingga membuat pemerintah Indonesia harus mencari solusi yang komprehensif untuk menyelamatkan WNI yang bekerja di negara jiran tesebut.

Sejauh ini pihak pemerintah Indonesia telah membuat kerja sama Trilateral Maritime Patrol (TMP) atau patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengamankan perairan Sabah dan laut Sulu, Filipina, dari para perampok. Namun, kesepakatan itu kurang efektif menyelesaikan aksi kejahatan perampok di daerah perairan Malaysia dan Filipina itu.

Ketua Kerukunan Keluarga Indonesia Buton (KKIB) di Makassar, Prof Sumbangan Baja menyatakan bahwa tokoh dan kerukunan orang Buton yang berada di Makassar dan sekitarnya, siap membantu pemerintah jika diperlukan dalam upaya menuntaskan masalah penyanderaan WNI.

“Kami mendorong pemerintah untuk menempuh berbagai langkah yang efektif untuk membebaskan WNI kita dari kejahatan para perampok di perairan laut Malaysia dan Filipina. Jika diperlukan, kerukunan keluarga Buton siap membantu mencarikan solusi jangka panjang atas kasus penyanderaan WNI di Malaysia,” ungkap Sumbagan yang kini menjabat Wakil Rektor Unhas Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur.

Sumbangan Baja merasa prihatin kepada warga Indonesia asal Buton yang selalu jadi korban dari penyanderaan Abu Sayyaf. Dia berharap penuh, para WNI yang sedang disandera oleh kelompok terduga Abu Sayyaf segera dibebaskan.

Perusahaan Ikan Malaysia harus bertanggung jawab

Antropolog Unhas, Dr Tasrifin Tahara yang konsen dengan penelitian maritim menjelaskan, perusahaan yang mempekerjakan orang Indonesia sebagai penangkap ikan di Malaysia harus ikut bertanggung jawab. Sebab, nelayan Indonesia masih terikat hubungan kerja dengan pemilik perusahaan ikan itu.

“Saya kira aksi penyanderaan WNI yang dilakukan Abu Sayyaf di perairan Sabah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, Malaysia atau Filipina. Para tauke (majikan) juga mesti bertanggung jawab atas masalah ini karena mereka sudah mempekerjakan nelayan kita di sana. Jika lepas tangan dengan masalah ini, pihak Malaysia harus memberikan sanksi kepada mereka,“ papar Tasrifin, peneliti yang juga berasal dari Buton.

Tasrifin Tahara tengah bekerja sama dengan Sidney Jones, pakar terorisme yang juga Ketua Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) untuk meneliti keberadaan para tauke yang mempekerjakan nelayan Indonesia di daerah Sandakan, Sabah. Menurut rencana dia akan berangkat langsung ke Sandakan pada Kamis (29/01) pagi untuk melakukan penelitian tersebut. “Tauke ini yang harus kita telesuri juga, bagaimana peran mereka dalam jaringan ekonomi maritim di sana, “ katanya.

Tasrifin berharap lima WNI yang kini tersandera tetap baik-baik saja, sehingga bisa bertemu sanak keluarganya di tanah air. “ Kasihan, beberapa hari lalu saya bertemu dengan keluarga korban di Buton. Mereka memang warga miskin yang membuat mereka harus mengadu nasib di negara orang. Makanya, rekomendasi saya kepada pemerintah, perkuat ekonomi desa,” tambahnya. (fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...