Paloh menyebut rakyat butuh transparansi terkait masalah keuangan Jiwasraya. Namun, fraksi lain di DPR berhasil meyakinkan Nasdem lewat panja. “Teman-teman ini berhasil meyakinkan Nasdem cukup panja saja. Dan memang sudah ada tindakan yang telah dilakukan pemerintahan,” tuturnya.
Yang dimaksud Paloh adalah Kejaksaan Agung sudah menyelidiki kasus Jiwasraya. Ada lima tersangka yang sudah ditahan. “Kita tunggu sejauh mana proses tindakan hukumnya nanti. Nasdem berharap menuntaskan perkara ini secara total. Kalau nggak, ya nggak ada salahnya walaupun panja sekarang balik lagi diusulkan pansus. Itu sikap Nasdem,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani mengatakan sikap fraksinya adalah menyelesaikan persoalan Jiwasraya harus tuntas. Baik problem manajemen keuangan, ataupun proses hukumnya.
Dia menyebut Fraksi Gerindra memberikan kewenangan pada anggotanya di Komisi terkait. Yang terpenting, lanjut Muzani, nasabah Jiwasraya bisa mendapatkan kembali haknya. “Fraksi Gerindra wait and see saja. Tetapi, saya kira yang terpenting adalah uang nasabah itu bisa dikembalikan,” tegas Muzani.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panja Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus tersebut. Sebaliknya untuk mengeliminasi upaya adanyab politisasi. “Pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi terbaik bagi masa depan lembaga asuransi tersebut,” jelas Puan di Jakarta, Rabu (29/1).
DPR, lanjutnya, sudah membentuk tiga Panja tentang Jiwasraya. Yaitu di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Karena itu saat ini bolanya ada di Panja pada tiga komisi tersebut. “Mereka akan bekerja maksimal sehingga tidak perlu ada Pansus. Masing-masing bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah,” paparnya.
