FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Keuangan Sri Mulyani diberikan pilihan terkait mana yang menjadi prioritas terkait persoalan PT Jiwasraya (Persero) dan pembiayaan pegawai honorer. Sebab dirinya yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggota Komisi XI DPR Elnino Hussein Mohi mengatakan, sebab banyak juga pegawai honorer yang mengeluh terkait rencana yang akan dirumahkan.
“Mana yang lebih prioritas, apakah bantu BUMN bermasalah atau membiayai pegawai honorer seluruh Indonesia yang sudah mengabdi? Karena rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).
Sri Mulyani meresponsnya dengan mengatakan kedua hal tersebut tergantung dari berapa besar dana APBN yang tersedia. Sebab, menurutnya, kedua persoalan tersebut terkait alokasi anggaran.
“Antara pegawai honorer versus Jiwasraya, itu pertanyaan alokasi, pertanyaan bisa filosofi bisa political, bisa betul-betul keuangan pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan,” tuturnya.
Menurutnya, kedua masalah tersebut sama-sama memiliki nilai yang penting dan harus diselesaikan dari segi kemanusiaan. Namun, terkait persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah ingin personal yang memiliki kualitas. Sehingga, dapat dilakukan melalui penyeleksian CPNS dengan standar yang tinggi.
“Kalau kita mau strict yang masuk ASN dan PPPK harus kualitasnya tinggi maka yang ini (honorer) tidak bisa masuk, maka rasa kemanusiaan muncul tapi kalau kita turunkan maka kita konsekuensinya ASN yang masuk kualitasnya lebih rendah,” tutupnya. (jpc/fajar)
