Dewan Minta ULP Jangan Lambat, ULP Malah Salahkan OPD

Senin, 3 Februari 2020 10:28

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Komisi 1 DPRD Bone sudah mewanti-wanti Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bone agar transparan dalam bekerja, dan jangan terlalu banyak permainannya.

Ketua Komisi 1, Saifullah Latif mengatakan, rapat kerja dengan ULP dan Bappeda Bone terkait dengan beberapa miliar DAK dan DAU tidak diberikan. Antaranya DAK Rp56 miliar, dan DAU sekitar Rp3 miliar.

Kata dia, alasan ULP saat rapat itu bahwa dinas terkait tidak menyediakan dokumen yang lengkap, dan personelnya yang kurang. “Namun, apapun alasannya saya tidak terima, dan ke depannya hal tersebut jangan sampai terulang,” katanya Senin (3/2/2020)

Dari informasi yang dihimpun beberapa dinas yang mengendap anggarannya yakni, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian. Bahkan di Dinas Pendidikan, masih ada sisa DAK sebesar Rp20,2 miliar yang belum tersalur.

Tidak optimalnya penyerapan DAK, salah satunya dipengaruhi adanya proyek yang gagal tender. Diduga karena kurangnya rekanan yang berkompetisi. “Itu disinyalir sarat akan permainan. Komisi 1 sudah tegas jangan berulang seperti tahun 2019 dan lelang harus terbuka secara transparan ke depan,” tegas Ketua PBB Bone itu.

Sementara Kepala ULP Bone, Andi Lanna mengakui, adanya proyek DAK yang gagal tender disebabkan terlambatnya OPD terkait memasukkan pengajuan lelang. “OPDnya karena lambatki. Akhirnya injuri time akhirnya kontraktor juga berpikir untuk menawar,” akunya.

Komentar