Pejabat Meninggal Satu Hari Sebelum Dilantik, Pemprov Sulsel Tetap Melantik

Senin, 3 Februari 2020 19:48

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Pelantikan 629 pejabat yang dilakukan Pemprov menuai sorotan. Pasalnya, di antara nama yang dilantik ada yang sudah meninggal dunia.

“Itu kecelakaan administrasi namanya kalau begitu. Masa ada anggota yang meninggal pimpinan tidak tahu? Artinya kan patut kita pertanyakan kepedulian atasan, ada anak buahnya yang meninggal tidak tahu, lalu kemudian dipromosi lagi dapat jabatan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada wartawan, Senin (03/02/2020).

Selle yang komisinya bermitra dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel mengaku sudah mengecek langsung ke Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said terkait polemik ini. Informasinya, pejabat yang sudah meninggal dunia bernama Muhammad Hidayah Syafei.

Almarhum merupakan pejabat Penata Tingkat I III/D yang dilantik menjadi Kepala Seksi Informasi dan Pengendalian UPT Penyelenggaran Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI yang berekdudukan di Kabupaten Bulukumba pada Dinas Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA, CK, TR).

“Barusan saya bicara dengan kepala BKD, memang ada yang meninggal dari PSDA, itu meninggalnya 1 hari sebelum pelantikan, artinya SK itu digodok jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga tidak bisa lagi ada perubahan,” jelasnya.

Selle menambahkan, pada saat rapat pembahasan APBD 2020 lalu di komisinya, Kepala BKD Asri memaparkan soal fokus penataan database kepegawaian. Selle menilai dengan sistem tersebut harusnya BKD dapat dengan mudah mendeteksi rekam jejak pejabat, termasuk jika ada yang meninggal dunia.

“Pada saat keluarga ini berduka masa pimpinan tidak tahu, lucu. Logikanya kan pada saat berduka, ini kan kalau kita di satu atap rumah besar dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Jangankan pegawai tetap, pegawai tidak tetap saja yang orang biasa sebut honorer, ketika dia mengalami musibah apalagi kematian kan mestinya atasannya tahu, mestinya pimpinannya tahu. Sehingga ini tidak perlu terjadi,” tegasnya.

Apalagi kata Selle, pada saat pejabat yang bersangkutan meninggal dunia pihak ahli waris pasti membuat laporan. Hal ini agar seluruh hak almarhum langsung diberikan.

“Supaya seluruh hak-haknya tetap bisa diterima secara baik kepada ahli waris. Menurut saya itu kecelakaan administrasi kalau ada yang meninggal kemudian atasan tidak tahu,” tuturnya.(fik).

Bagikan berita ini:
5
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar