Kebijakan Satu Peta, Presiden: Selesaikan Persoalan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan

Kamis, 6 Februari 2020 19:23

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Untuk itu, agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah sejak tahun 2016 terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta.

Kini, berdasarkan laporan yang diterima Presiden, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan. Untuk itu, Kepala Negara memimpin jalannya rapat terbatas untuk menindaklanjuti hal tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2020.

“Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020,” ujarnya.

Presiden mengatakan, dengan rampungnya satu peta nasional ini nantinya akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah. Satu peta ini juga diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.

“Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” tutur Presiden.

Komentar