2 Kali Mangkir di KPK, Juajir Sumardi: Moral Zulhas Perlu Dipertanyakan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas, kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pada kasus suap korporasi PT Palma Satu.

Pakar hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi menilai ketidakhadiran Zulhas ini sebagai bukti tidak patuh hukum. Seharusnya, Zulhas wajib memenuhi panggilan KPK.

“Dari segi hukum, Zulhas terlihat tidak patuh hukum. Padahal, sebagai negarawan harusnya memahami dan menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang,” ungkap Juajir di Makassar hari ini.

Zulhas kembali mangkir dari panggilan KPK pada, Kamis (06/02) untuk kedua kali. Sebelumnya pada pemanggilan pertama 16 Januari 2020 Ketua Umum PAN itu juga tidak datang.

Menurut akademisi yang menyandang gelar Profesor di bidang hukum itu menuturkan, sebagai Wakil Ketua MPR dan Ketua Umum Partai, Zulhas harusnya memahami prinsip equilibrium before the law, yakni setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di depan hukum.

Dengan demikian, ketika dipanggil sebagai saksi kasus di KPK, Zulhas terikat kewajiban untuk membantu proses penyelidikan KPK. “Tidak malah mangkir hingga dua kali karena kepentingan pribadi,” jelas Juajir.

“Etika politik dan moral Zulhas perlu dipertanyakan jika seperti ini,” tambahnya.

Menurut Juajir, selain berwenang melakukan jemput paksa, KPK juga bisa menjerat Wakil Ketua MPR tersebut dengan tindak pidana, dalam hal ini Zulhas bisa dianggap menghalang-halangi proses hukum oleh KPK.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...