Polemik di Desa Taramanu Tua, Ombudsman: Kades Harusnya Tidak Merugikan Kepentingan Umum

Rabu, 12 Februari 2020 18:18

FOTO: ISTIMEWA

Fajar.co.id, Polewali – Kepala Desa (Kades) Taramanu Tua diadukan ke Ombudsman RI Sulbar atas dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur pada proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat pemerintah desa yang baru.

Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat akhirnya berhasil menengahi dan menyelesaikan polemik itu. Sebagaimana disampaikan I Komang Bagus Asisten Ombudsman via rilis, Rabu (12/2/2020).

Ada pun, tindak lanjut yang telah dilakukan oleh tim Ombudsman, mengungkap fakta bahwa dalam proses tersebut terjadi tindakan maladministrasi.

Asisten Ombudsman RI Sulbar, I Komang Bagus mengatakan, merujuk pada beberapa aturan di antaranya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Perda Kabupaten Polman Nomor 6 Tahun 2017 tentang perangkat desa, sangat jelas Kades Taramanu Tua melakukan tindakan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur.

“Seorang Kepala Desa itu seharusnya tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. dilarang juga melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ungkap I Komang Bagus.

Meski demikian, kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor pada akhirnya bersepakat menempuh penyelesaian melalui jalur damai, sehingga pengaduan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

“Sudah ada beberapa memang kasus serupa terjadi di kantor kami, yang selesai dengan damai. Ombudsman memang lebih melakukan penyelesaian secara persuasif yang kami sebut dengan sistem propartif (progresif dan partisipatif),” jelasnya.

Bagikan berita ini:
3
10
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar