Resmikan Balai Rehabilitasi di Takalar, Menteri Sosial Didampingi Sekprov dan Wabup

0 Komentar

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, TAKALAR — Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara bersama jajaran Kementerian Sosial RI meresmikan Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) Pangurangi di Desa Pattoppakang, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar pada Rabu, 12 Februari 2020.

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, dan Wakil Bupati Takalar Achmad Se’re, Menteri Juliari juga menandatangani prasasti sekaligus meninjau fasilitas loka yang nantinya mampu menampung masing-masing 200 bagi pasien rehabilitasi Napza dan 200 bagi pasien pengidap HIV.

“Balai ini tempat merehabilitasi saudara kita yang memiliki masalah Napza, juga di balai ini kita bermitra dengan kepolisian khusunya Kepolisian Daerah Sulsel, mudah-mudahan dengan adanya balai ini dapat membantu masalah ketergantungan anak-anak yang terpengaruh karena lingkungan,”sebut Menteri Juliari saat memberi sambutan.

Juliari menyebutkan, Loka Rehabilitasi Pangurangi milik Kementerian Sosial RI ini merupakan lembaga inklusi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan pasien rujukan dari seluruh wilayah di Indonesia Timur. Lembaga ini merupakan lokasi kelima di Indonesia yang menangani pasien Napza dan ODHA selain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Medan.

“Lembaga ini diharapkan mampu menambah semangat bagi korban penyalahgunaan Napza,” harap Menteri Juliari.

Fasilitas Loka Rehabilitasi Pangurangi terdiri dari asrama bagi putra dan putri, fasilitas olahraga berupa kolam renang, fasilitas ibadah, aula, serta fasilitas menunjang kesehatan lainnya.

Juliari menyebutkan, mulai hari ini lembaga ini telah dapat dioperasikan dan menerima pasien yang telah direkomendasikan oleh Polda Sulsel dan BNN untuk memperoleh rehabilitasi selama enam bulan.

“Sehingga dalam enam bulan ini, kami berharap usai di rehab sudah bisa dikembalikan kepada keluarga,” sebutnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Juliari juga melakukan pencairan program sembako Kementerian Sosial RI untuk Kabupaten Takalar.

Kabupaten Takalar menjadi lokasi pilihan untuk membangun Loka rehabilitasi oleh karena berdasarkan berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah pengguna narkoba di Sulawesi Selatan termasuk tinggi mencapai angka 138.937 atau sekitar 2,27% dari total penduduk Sulsel pada tahun 2015. Dan pada tahun 2017, angka ini kemudian turun hingga angka 1,95% atau sebanyak 133.503.

Tingginya angka ini, dimungkinkan karena Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan besar dan strategis sehingga memungkinkan narkoba masuk dengan mudah. Selain narkoba, salah satu kondisi yang menghawatirkan saat ini yakni angka penularan HIV-AIDS sebesar 70% di Indonesia.

Wakil Bupati Takalar Achmad Se’re mengapresiasi pembangunan salah satu pusat rehabilitasi di Indonesia Timur ini.

Haji De’de sapaannya menyampaikan bahwa saat ini 42% penghuni Lapas II B Takalar merupakan pengguna narkoba.

“Oleh karena itu berharap, dengan adanya ini, menjadi assesmen semoga nantinya anak-anak kita yang menjadi pengguna narkoba diangka sekian persen ini angka penahanannya berkurang dari lima tahun menjadi beberapa tahun. Selebihnya cukup direhabilitasi di sini,” papar Wakil Bupati Takalar.

Selain itu, Wakil Bupati Takalar juga menyampaikan salah satu program pemerintah yakni gelar pahlawan nasional Karaeng Galesong yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Sosial agar dapat diwujudkan.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi Delapan DPR RI, Andi Ridwan Wittiri dan Samsu Niang, Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Ketua TP PKK Kabupaten Takalar dan jajaran Forkopimda Kabupaten Takalar. (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...