Pertanyaannya, kata dia, dari mana sekolah memperoleh angka 35% selisihnya yang selama ini sudah digunakan oleh sekolah untuk membiayai operasional sekolah?
"Apakah kemudian listrik bisa dibayar setengahnya saja dulu, wi-fi dibayar setengahnya saja dulu kemudian barang-barang lain dibayar setengahnya saja dulu?" katanya.
Transfer dana yang dilakukan langsung dari pusat ke sekolah memang sangat positif. Sebab, selama ini beberapa daerah bermasalah dengan transfer dari dana kas daerah ke kas sekolah. Namun, di sisi lain kepala-kepala daerah akan lepas tangan karena menganggap urusannya adalah urusan pusat dan sekolah.
Masalahnya kemudian menurut Ramli, kepala-kepala sekolah ini akan sangat kreatif melakukan manuver-manuver terhadap anggaran dalam upaya mempertahankan jabatan mereka. Apalagi daerah-daerah sedang menghadapi Pilkada.
"Semua hal-hal tersebut sangat berpotensi menggiring kepala sekolah mengembara di ranah hukum," ujarnya. (jpnn/fajar)
