Staf Khusus Menkumham Buka Rakor ABH Sulbar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU– Staf Khusus Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Milton Hasibuan, Kamis (13/2) membuka rakor pembinaan dan pembimbingan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), di Maleo Town Square Hotel, Mamuju.

Rapat Koordinasi diikuti para perwakilan Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju , Ketua Pengadilan Negeri , Kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara ,Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Kepala Balai Pemasyarakatan Se Sulawesi Barat, serta pemerhati anak di Sulawesi Barat.

Narasumber acara tersebut , Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Ditjen Pemasyarakatan Budi Sarwono. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel dan AKBP Yuli Rinawati–Kabag Wasidik Ditkerimum Polda Sulbar, Kakanwil Kumham Sulbar Harun Sulianto.

Menurut Milton, visionernya suatu bangsa dapat dilihat dari bangsa itu memberikan prioritas pembangunan bagi anak ,dan konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk itu bagi anak yang berhadapan hukum harus diperlakukan dengan pendekatan keadilan restorative dan diversi, guna menjauhkan anak dari proses peradilan dalam rangka menghindari stigmatisasi. Itu perlu peran serta semua pihak,” pinta Milton.

Untuk dia mengajak mencari solusi agar penegakan hukum anak dalam rangka memperbaiki, rekonsiliasi, menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Milton juga meminta agar anak yang terkonfirmasi dan teridentifikasi sebagai pengguna narkotika, harus dilihat dalam perspektif dia sebagai korban, sehingga jika mungkin dijatuhi tindakan saja, atau dikembalikan kepada orang tua, atau direhabilitasi. Kalaupun dipidana maka dengan pelatihan kerja saja. Perinsipnya anak diajuhkan dari pemenjaraan.

Menurut data Bapas Polewali, di Sulbar keberhasilan diversi mencapai 95 persen. Dari 112 penelitian kemasyarakatan yang dimintakan diversi, hanya tiga kasus yang gagal, sisanya 109 berhasil yakni 104 di kepolisian, 4 di kejaksaan, dan 1 di pengadilan tingkat pertama. “untuk itu kami mengapresiasi keberhasilan ini,” tutup Milton. (*/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...