Yudian Wahyudi Sebut Agama Musuh Besar Pancasila, Ma’ruf Amin: Saya Harap Beliau Klarifikasi Ucapannya


Ketiga, lanjut Muzzammil, secara yuridis, pernyataan Kepala BPIP ini memenuhi delik penodaan agama/penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965. “Pernyataan Kepala BPIP ini tidak saja menghina satu agama. Tetapi dia telah menghina eksistensi semua agama yang sah di Indonesia,” paparnya.

Bahkan, dia mempertanyakan apakah orang seperti ini patut dipercaya sebagai Kepala BPIP. “Apakah ucapan ini merupakan bagian tugas dari BPIP? Pernyataan Kepala BPIP ini justru menginjak-injak nilai Pancasila,” tambahnya.

Menurut Muzzammil, jika yang bersangkutan, dianggap Presiden telah menyalahi dan menodai tugas mulia BPIP, maka harus segera diberhentikan. “Jika menurut Presiden Jokowi tidak bertentangan, maka Presiden Jokowi harus turut mempertanggungjawabkan pernyataan Kepala BPIP yang baru dilantik 5 Februari lalu,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPR Fraksi PPP Arsul Sani. Ia mengkritik pernyataan Yudian. Ia meminta Yudian tak membuat pernyataan kontroversial dan memintanya mencontoh Presiden Soekarno. “Kepala BPIP harus mencontoh Bung Karno. Meskipun Bung Karno disimbolkan sebagai tokoh nasionalis, namun pernyataan-pernyataannya tentang Pancasila, Islam, dan negara tidak kontroversial. Sehingga relatif bisa diterima kalangan Islam,” kata Arsul.

Menurutnya, yang dibutuhkan dari pimpinan BPIP adalah konsep dan aplikasi membumikan Pancasila. Bukan pernyataan yang memberi ruang untuk menghadapkan agama dengan Pancasila. Arsul mengingatkan agar pejabat di pemerintahan menghilangkan cap antiIslam.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR