708.963 Guru Honorer Bakal Merasa Diperlakukan Diskriminatif

Jumat, 14 Februari 2020 08:20

Ilustrasi guru honorer

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuat aturan baru yakni maksimum 50 persen dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) boleh untuk menggaji guru honorer.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menilai, kebijakan tersebut berpotensi diskriminatif karena hanya diperuntukkan bagi guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

“Prasyarat guru honorer yang bisa menerima gaji dari dana BOS harus memiliki NUPTK, sedangkan masih banyak guru honorer yang tidak memiliki NUPTK,” ujar Heru di Jakarta, Kamis (13/2).

Menurutnya, rumitnya birokrasi mengurus NUPTK menjadi salah satu penyebab banyaknya guru honorer belum mendapatkan NUPTK.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 47 persen guru honorer yang memiliki NUPTK, atau sebanyak 708.963 dari total 1.498.344 guru honorer.

“Maka dengan prasyarat NUPTK ini, guru honorer tidak akan memperoleh upah dari dana BOS. Ini potensi diskriminasi yang dimaksud,” jelas dia.

Selain itu, alokasi dana BOS untuk menggaji guru honorer sampai di angka maksimal 50 persen tersebut juga dilematis.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pembinaan guru, atau alokasi lain untuk meningkatkan kualitas sekolah akan terhambat.

“Itu karena 50 persen anggaran sudah tersita bagi gaji guru honorer.”

Semestinya, kata dia, upah guru honorer itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD, atau bersama dengan pemerintah pusat. Namun bukan dari dana BOS.

SPONSORSHIP

Komentar


VIDEO TERKINI