BPJS Dituding Ngawur Soal Pelunasan Utang di RS, Dewan: Jangan Bohong

Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi (Baju putih) bakal memanggil BPJS Kesehatan Cabang Bone untuk Rapat Kerja soal utangnya di RS. (FOTO: AGUNG PRAMONO/FAJAR)

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — BPJS Kesehatan Cabang Bone mengklaim untuk utang di rumah sakit (RS) Tenriawaru, Pancaitana, Hapsah, dan RS M Yasin sudah lunas semua.

“Utang untuk tahun 2019 semua sudah lunas di rumah sakit,” kata Kepala Cabang BPJS Bone, Hartono Purba, kepada FAJAR, kemarin.

Namun, setelah ditelusuri utang dari bulan Oktober hingga Desember 2019 belum juga dibayarkan. Padahal jatuh temponya bulan Januari 2020. Dan ini sudah memasuki bulan Februari juga belum dibayarkan.

Penelusuran FAJAR untuk RS Tenriawaru saja Rp15 miliar. Itu tagihan untuk bulan November dan Desember. Untuk RS Pancaitana bulan Oktober Rp450 juta lebih, November Rp604 juta lebih, dan Desember Rp548 juta lebih. Jatuh temponya bulan Januari semua.

Sedangkan RS Hapsah belum terbayar dari September, RS M Yasin juga dari bulan September. Atas dasar itu semua Hartono mengakui bahwa maksudnya utang yang jatuh tempo 2019 yang sudah terbayarkan. “Artinya klaim yang diajukan 2019 dan jatuh tempo tahun 2019 sudah terbayarkan,” akunya.

Kata dia, Untuk RS Pancaitana yang jatuh tempo 2019 itu sampai dengan bulan pelayanan September sudah dibayarkan. Untuk klaim Oktobernya jatuh tempo 22 Januari, dan bulan pelayanan November jatuh tempo pekan ini.

“Klaim Desember masih dalam proses verifikasi karena baru diajukan sekitar akhir Januari. Denda atas keterlambatan pembayaran klaim juga sudah kami bayarkan,” bebernya.

Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Ryad Baso Padjalangi, mengaku geram atas pernyataan BPJS tersebut yang menyebutkan utang di RS sudah lunas.

“Lunas dari mana? Pihak rumah sakit belum ada yang menerima kok. Ini BPJS jangan macam-macam. Jangan sampai berefek kepada warga yang ingin berobat nanti,” geramnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2020).

Dia menegaskan, akan memanggil BPJS untuk kesekian kalinya soal pembayaran utang yang sudah melewati jatuh temponya. “Nanti kita akan panggil rapat kerja. Hal seperti ini tidak boleh larut. BPJS harus bertanggung jawab,” tegas Ketua KNPI Bone itu. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...