Mantan Sekretaris MA Nurhadi DPO KPK, Maqdir Ismail Bilang Begini


FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Hal ini ditetapkan karena ketiga orang tersebut tidak kooperatif memenuhi panggilan KPK terkait kasus pengurusan perkara di MA.

Kuasa hukum Nurhadi cs, Maqdir Ismail memandang KPK terlalu berlebihan dengan menetapkan Nurhadi, Rezky dan Hiendra Herbiyono sebagai DPO. Menurutnya, KPK harus memastikan surat pemanggilan terhadap tiga tersangka itu sudah sampai pada tempatnya atau belum.

“Menurut hemat saya tidak tepat. Itu tindakan yang berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka,” kata Maqdir kapada JawaPos.com, Jumat (14/2).

Bahkan Maqdir meminta, KPK sebaiknya menunda pemanggilan terhadap kliennya. Karena saat ini tengah mengajukan upaya hukum praperadilan.

“Lagi pula sebaiknya mereka tunda dulu pemanggilan, karena kami sedang mengajukan permohonan praperadilan,” tegas Maqdir.

Maqdir pun menegaskan, permohonan penundaan pemanggilan itu telah diberikan kepada KPK. Namun, KPK justru menetapkan Nurhadi dan dua orang lainnya sebagai buronan.

“Permohonan penundaan pemanggilan ini kami sudah sampaikan kepada KPK,” pungkas Maqdir.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini ditetapkan karena ketiganya tidak kooperatif memenuhi panggilan KPK.

Komentar

Loading...