Media Abal-abal Gerogoti APBD, Ini Peringatan Dewan Pers

Jumat, 14 Februari 2020 10:11

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemda perlu berhati-hati. Kerja sama dengan media abal-abal berpotensi menjadi pidana.

DI beberapa daerah, pemerintah menjalin kerja sama dalam bentuk kontrak dengan sejumlah media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers. Padahal, regulasi mengharuskan semua media tersverifikasi.

Ada dua jenis verifikasi, yakni administrasi dan faktual. Media profesional adalah yang telah memenuhi unsur keduanya. Peraturan Dewan Pers No: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dengan gamblang memerinci persyaratan sebuah perusahaan pers.

Temuan FAJAR, ada beberapa pemda yang menjalin kontrak kerja sama dengan media abal-abal. Media abal-abal diartikan sebagai media yang tidak bermutu baik alias tak memenuhi standar perusahaan pers.

Di Sidrap, misalnya. Pemda setempat bahkan kontrak dengan tujuh media online yang tak satu pun terverifikasi. Media itu meliputi Beritanasional.com, Katasulsel.com, Ganggawa.com, Beritasidrap.com, Penarakyat.com, Pijarnews.com, dan Arusinfo.com

Kabid Diskominfo Sidrap Yadin mengatakan terkait kerja sama media tahun ini untuk online sudah berganti. Dia mengaku bukan dia lagi yang urus.

“Tabe Dinda, kalau untuk kerja sama media bagusnya langsung saja berhubungan ke Bidang PSDI. (Pengembangan Sumber Daya Insani). Pak Anwar,” singkatnya.

Kepala Bidang PSDI Sidrap, Anwar, enggan membeberkan media apa saja yang saat ini atau tahun lalu sudah meneken kontrak dengan Pemkab Sidrap. Baik itu media online juga cetak. “Tabe Dinda, untuk apa itu?” ujarnya.

Komentar