Media Abal-abal Gerogoti APBD, Ini Peringatan Dewan Pers

Jumat, 14 Februari 2020 10:11

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh.

Temuan Pelanggaran

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengkritisi pemerintah daerah yang masih mempertahankan kerja sama dengan media yang nelum terverifikasi. Langkah ini, kata dia, bisa menimbulkan masalah, hingga berbuntut ke persoalan hukum.

Eks Mendikbud era presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah meminta agar media terutama yang bekerja sama dengan pemerintah bisa terverifikasi. Jika tidak, pengeluaran yang dilakukan dari anggaran negara untuk media tersebut dapat menjadi temuan pelanggaran.

Media abal-abal tak mampu mempertanggung jawabkan segala produk dan konten dan jurnalistik, ketika terjadi sengketa. Belum lagi persoalan temuan karena pemerintah bekerja sama dengan media yang tak terverifikasi.

“Berbeda dengan yang sudah terdaftar, mereka mampu mempertanggungjawabkan kontennya. Jika terjadi peresengketaan produk jurnalistik, ada payung hukum yang melindungi. Dewan Pers pun bisa turun tangan memediasi,” jelas Nuh, kepada FAJAR, Kamis, 13 Februari.

Ada dugaan terjadi kongkalikong antara media abal-abal yang belum terverifikasi dengan pemerintah daerah. “Kalau sudah jadi temuan, masalahnya akan makin besar. Opsinya, dana temuan dikembalikan, jika tidak potensi masalahnya kian besar,” tambahnya.

Cara Lama

Terpisah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, humas pemda harusnya sudah mulai mengubah cara lama. Meninggalkan kerja sama media yang tidak terdaftar atau tak terverifikasi keberadaannya.

Komentar


VIDEO TERKINI