Omnibus Law, Ini Rumus Pesangon Buruh

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Penolakan kelompok buruh terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, cukup beralasan. Sebab, banyak pasal yang dinilai memberatkan pekerja. Mulai urusan upah minimum (UM) hingga soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Merujuk pada draf yang diterima Jawa Pos (grup fajar.co.id), banyak pasal ngambang. Ketentuannya akan diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah. Padahal, poin tersebut krusial dan butuh transparansi.

Berbeda dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih gamblang.

Sebagai contoh, urusan UM. Omnibus law memang tidak menghapus UM. Namun, melalui beleid tersebut, pemerintah ternyata menghilangkan peran dewan pengupahan dalam penentuan UM. Kewenangannya dilimpahkan sepenuhnya ke gubernur. Aturan itu tertuang dalam pasal 88C Bab IV tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal tersebut, gubernur sudah diberi formula untuk menentukan UM. Rumusnya, UM provinsi dihitung dari penjumlahan UM tahun berjalan dan hasil kali UM tahun berjalan dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

Rumus tersebut, menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, sangat mungkin bakal membuat perhitungan UM lebih rendah daripada skema saat ini. Sebab, kenaikannya hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. Tidak lagi menghitung inflasi. ”Padahal, kalau di PP 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikan UM berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tutur dia kepada koran ini kemarin (13/2).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...