Petugas Pemasyarakatan Harus Sejalan Regulasi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Seiring dengan usaha Pemasyarakatan untuk terus menjadi lebih baik dan peningkatan kinerja serta integritas petugas Pemasyarakatan, haruslah sejalan dengan regulasi yang menjadi payung hukum dan pedoman Pemasyarakatan. Hal ini mendorong dilaksanakannya kegiatan Konsultasi Teknis di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Budi Sarwono didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan para pejabat Administrasi dan pengawas di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis, peserta yang hadir berjumlah 18 orang peserta dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se- Wilayah Sulawesi Barat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para petugas Pemasyarakatan pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, khusunya dalam hal pemenuhan layanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan utamanya penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Dalam Sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan di Sulawesi Barat khususnya Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali, atas kinerjanya dalam melakukan pendampingan anak. “Penanganan anak berhadapan dengan hukum di Sulawesi Barat ini menurut saya sangat luar biasa, hal ini terbukti dengan berhasilnya 109 Diversi dari 121 pendampingan anak, hal ini berarti 95 persen berhasil,” ujar Budi Sarwono.

Peran Balai Pemasyarakatan dalam hal Pembimbing Kemasyarakayan (PK) saat ini sangatlah besar, selain kaitannya dengan Diversi anak juga dalam pembinaan narapidana. Semua pergerakan narapidana dari awal sampai akhir ditentukan oleh PK Bapas.

Selain itu Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak juga mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang berhasil membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan, dimana Sulawesi Barat tidak masuk sebagai pilot projek namun lebih dulu membentuk kelompok masyarakat tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Budi Sarwono mengatakan bahwa melalui kegiatan konsultasi teknis ini, diharapkan agar seluruh peserta lebih meningkatkan lagi pelayanan Pemasyarakatan dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tanpa adanya pungutan-pungutan liar. “Marilah kita bekerja dengan tulus dan ikhlas tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berdoa agar mendapatkan keselamatan dalam tugas.” tegas Budi. (*/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...