PT Kuatkan Putusan PN Makassar, Muh Anwar Kembali Pimpin KSU Bina Duta

0 Komentar

Putusan PN Makassar, Muh Anwar, KSU Bina Duta

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Sengketa kepengurusan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta kembali dimenangkan oleh Muh Anwar. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar dengan nomor 443/PDT/2019/PT MKS menguatan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar 83/Pdt.G/2019/PN Mks.

Putusan yang diterbitkan 4 Februari tersebut dikatakan kepengurusan yang sah dalam KSU Bina Duta adalah Muhammad Anwar (penggugat). Selain itu juga dinyatakan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Serba Usaha Bina Duta Nomor : 01/BA-RATBL/ BD/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019 batal. Sehingga pihak tergugat Rahman Mallarangeng cs sebagai pengelolah KSU Bina Duta tidak sah.

Kuasa Hukum penggugat, Hari Ananda Gani mengatakan dengan adanya dua putusan sangat jelas siapa yang benar. Meski demikian pihaknya tetap mematuhi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat. Sehingga yang berhak mengelolah Pasar Butung adalah kubu Muh Anwar cs, bukan Rahman Mallarangeng cs.

“Putusan PT Makassar menguatkan putusan PN Makassar, jadi pegangan kami kuat. Saya harap untuk sementara pihak tergugat keluar dan tidak memungut biaya dari pedagang untuk sementara hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Hari, Jumat (14/02/2020).

Lebih lanjut Hari juga menambahkan pada poin 14 pada putusan juga dikatakan menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1 miliard per tujuh hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan, setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

“Saya takutkan jika tergugat tidak berhenti melakukan kegiatan, akan menyebabkan iuran pedagang tidak diserahkan ke pemerintah. Pedagang nanti yang disalahkan, apalagi infonya pembayaran iuran tidak dilengkapi dengan kwitansi,” ucapnya.

Humas PN Makassar, Bambang Nurcahyo mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi penolakan tersebut. Namun surat resmi putusan tersebut belum terkirim.

“Info sudah ada. Tetapi saya belum lihat fisiknya,” ucapnya.

Bambang juga menambahkan tergugat jika ingin mengajukan kasasi tidak boleh langsung ke MA. Caranya mengajukan ke MA melalui PN Makassar. “Proseduralnya begitu. Tidak boleh langsung,” ucapnya. (edo)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...