Habis Rp36,8 Miliar, Fasilitas BRT Mulai Tak Berguna dan Hancur

0 Komentar

Salah satu halte BRT saat dimanfaatkan warga. Kini kondisinya makin memprihatinkan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Program Bus Rapid transit (BRT) Mamminasata tak mulus. Imbasnya, halte yang dibangun tak terurus.

Pantauan FAJAR, kondisi beberapa halte BRT Mamminasata memprihatinkan. Benar-benar sudah tak berguna. Halte di sepanjang Jl Sultan Alauddin penuh vandalisme. Dinding halte penuh coretan.

Bahkan di beberapa titik halte, kondisinya hancur. Kaca halte dekat kantor LPMP Sulsel misalnya, hancur hampir di semua sisi. Begitu juga kaca halte depan kampus UMI juga pecah di bagian sampingnya.

Hanya halte di samping pintu keluar kantor Gubernur yang relatif masih bagus kondisinya. Kaca tak pecah dan bersih dari coret-coretan.

Beberapa halte dijadikan titik parkir kendaraan. Beberapa bagian sudah karatan dan bau pesing.

Program BRT yang bisa dibilang mati suri, membuat halte tak terawat. Perum Damri yang menjadi operator bus, terus mengalami kerugian. Dampaknya, Damri mengurangi koridor yang dilayaninya.

Kepala UPT Transportasi Mamminasata, Prayudi Syamsibar kepada FAJAR, mengatakan di area Mamminasata ada sekitar 154 halte. Pemprov Sulsel mulai menguji BRT sejak 2013 dan membangun halte secara bertahap.

Pemprov Sulsel mulai membangun halte BRT secara bertahap sejak 2013. Hingga 2015, pemprov sudah menghabiskan anggaran hingga Rp20,4 miliar.

Pada 2014, pembangunan halte BRT sebanyak delapan unit. Pembangunannya menyedot anggaran sangat besar. Nilainya mencapai Rp7,4 miliar lebih.

Sesuai data hasil lelang proyek pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sulsel 2014 lalu, pagu anggaran proyek ini sebesar Rp7,8 miliar. Total penawaran yang masuk ada 21 perusahaan.

Jika anggaran Rp7,4 miliar dibagi rata untuk delapan unit halte yang dibangun, rata-rata satu halte harganya sekitar Rp925 juta lebih.

Pembangunan halte terus berlanjut hingga 2016 dengan anggaran Rp9,7 miliar dan tahun 2017 dengan anggaran Rp6,7 miliar. Dari 2013 hingga 2017, pembangunan halte BRT telah menghabiskan anggaran setidaknya Rp36,8 miliar.

“Saat ini ada 49 halte yang digunakan. Sisanya tetap pada posisinya saat ini meskipun tidak digunakan,” ungkapnya.

Itu artinya, ada 105 halte saat ini yang tak digunakan. Namun Prayudi menolak bila disebut terbengkalai. Kata dia, halte yang tak digunakan karena faktor operasi armada. “Jadi bedakan maksudnya. Antara terbengkalai dengan tak fungsional,” jelasnya.

Terlalu Lama Menunggu

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel, Lambang Basri mengatakan, berdasarkan evaluasi, para pengguna BRT atau masyarakat kurang puas dengan pelayanan karena lamanya waktu tunggu.

Batas toleransi waktu tunggu idealnya antara 5 hingga 10 menit. “Sehingga ada kepastian bagi penumpang. Imbasnya, penumpang lebih memilih transportasi lain yang lebih pasti,” bebernya.

Salah satu kendala penerapan waktu tunggu ideal ini karena kurangnya armada. Selain itu, jalur prioritas BRT tidak berfungsi. Bahkan cenderung diabaikan pengguna jalan lain. Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Damri, selaku pengelola BRT, kata Lambang, harus duduk bersama.

“Sulit juga keberadaan BRT bisa optimal tanpa ada political will dari pemprov atau pemkot. Mestinya memang trayek BRT tidak boleh bersinggungan dengan pete-pete atau kendaraan lain,” tandasnya. (*/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...