Media Abal-abal Dicurigai Jadi Wadah Cuci Uang, Ini Pandangan Profesor UMI

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perkembangan dunia teknologi, juga mengatrol munculnya banyak media baru yang tidak sesuai regulasi. Cenderung abal-abal.

Kebanyakan asal dibuat, hanya untuk dijadikan alat mencari uang semata. Selain tak memiliki wartawan kompeten, jenis media ini juga tak terverifikasi di Dewan Pers. Media seperti ini, marak di lingkup humas pemerintah. Bahkan ada media milik humas dan staf humas.

Tidak jarang media abal-abal ini dijadikan wadah untuk melakukan tindak pencucian uang. Caranya dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan atau swasta untuk memanfaatkan APBD.
Atau sistem cash back besar.

Pakar Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib mengatakan, media abal-abal sudah lama ada, namun makin marak muncul beberapa tahun terakhir ini. Mereka selalu berlindung atas nama Pers untuk mencari keuntungan pribadi tanpa ada legal hukum yang dimiliki.

Semakin maraknya media abal-abal itu tidak terlepas dari campur tangan instansi pemerintahan dan swasta. Mereka memberikan kesempatan kepada media abal-abal untuk terus berkembang dengan cara memberikan kucuran dana kerja sama atau iklan.

“Banyak media abal-abal dibuat untuk wadah pencucian uang. Selain itu juga digunakan untuk melakukan pemerasan terhadap oknum pejabat yang bermasalah,” kata Hambali Thalib, pekan lalu.

Guru besar Fakultas Hukum UMI Makassar tersebut menjelaskan media abal-abal itu bisa dijerat dua tindak pidana. Yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU ITE.

Khusus untuk TPPU bukan hanya berlaku untuk pelaku atau pemilik media, namun juga pemberi kerja sama. Kedua belah pihak tersebut harus sama-sama bertanggu jawab.

“Kan sudah ada perjanjian Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkama Agung hanya yang terdaftar di Dewan Pers yang dilindungi Dewan Pers. Yang tidak terdaftar itu masuk media sosial dan bisa dijerat pidana umum,” ucapnya.

Ketua LSM Celebes Law And Transparency (CLAT) Irvan Sabang mengatakan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan media abal-abal akan merugikan negara. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dapat didiamkan begitu saja.

Apalagi, kalau sudah menjurus ke kepentingan pribadi, berpotensi merugikan negara. “Pemda harus berani menyatakan sikap menolak hal itu. Apabila ada pemda yang tidak menolak hal itu, maka harus kita pertanyakan, ada apa? Mungkin ada kerja sama dalam hal negatif,” ucapnya.

Irvan menambahkan media yang tidak legal itu harus diberantas. Caranya dengan tidak memberikan mereka suntikan dana.

“Kalau perlu ada berita atau informasi yang mereka muat dan tidak benar, laporkan. Cara ini akan memberikan efek jera kepada mereka,” tambahnya. (edo/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...