Media Abal-abal Dicurigai Jadi Wadah Cuci Uang, Ini Pandangan Profesor UMI

Senin, 17 Februari 2020 09:15

Prof Hambali Thalib

“Banyak media abal-abal dibuat untuk wadah pencucian uang. Selain itu juga digunakan untuk melakukan pemerasan terhadap oknum pejabat yang bermasalah,” kata Hambali Thalib, pekan lalu.

Guru besar Fakultas Hukum UMI Makassar tersebut menjelaskan media abal-abal itu bisa dijerat dua tindak pidana. Yakni Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU ITE.

Khusus untuk TPPU bukan hanya berlaku untuk pelaku atau pemilik media, namun juga pemberi kerja sama. Kedua belah pihak tersebut harus sama-sama bertanggu jawab.

“Kan sudah ada perjanjian Dewan Pers dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkama Agung hanya yang terdaftar di Dewan Pers yang dilindungi Dewan Pers. Yang tidak terdaftar itu masuk media sosial dan bisa dijerat pidana umum,” ucapnya.

Ketua LSM Celebes Law And Transparency (CLAT) Irvan Sabang mengatakan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan media abal-abal akan merugikan negara. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dapat didiamkan begitu saja.

Apalagi, kalau sudah menjurus ke kepentingan pribadi, berpotensi merugikan negara. “Pemda harus berani menyatakan sikap menolak hal itu. Apabila ada pemda yang tidak menolak hal itu, maka harus kita pertanyakan, ada apa? Mungkin ada kerja sama dalam hal negatif,” ucapnya.

Bagikan berita ini:
4
9
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar