Rp1 Triliun Dana Nasabah Bank Permata Dibobol, Ada Patgulipat The Johnny Cs di Makassar

Senin, 17 Februari 2020 09:33

ilustrasi--uang

Sehingga menurut mantan pimpinan salah satu bank pemerintah di Yokyakarta ini menyebut bank tidak berhak memberikan kredit jika tidak melihat jaminan.

“Kalau tidak dilihat berarti ada persekongkolan, minimal pembiaran oleh petugas bank,” katanya. Akan tetapi, ia menegaskan, kesalahan itu bukan oleh banknya.

Mengapa? Sebab, Bank memiliki SOP. Standar Operasional Prosedur. Sama seperti harus. Di mana, ada perusahaan, izin, hingga alamat.

Sehingga jika akhirnya ditemukan fiktif, menurutnya, kemungkinan ada persekongkolan besar. Apalagi kredit yang diajukan cukup besar. Sehingga memungkinkan melibatkan banyak orang.

“Biasanya kalau dana besar, maka banyak juga yang bermain,” kata pria yang kini menjadi dosen di Universitas Muhammdiyah Makassar ini.

Apalagi, ia menilai, untuk transaksi kredit memang ada peluang untuk bermain. Sebab, transaksi itu dilakukan hanya orang per orang yang verifikasi.

“Jadi bisa saja ada kongkalikong antara pegawai, bendahara proyek dan penerima kredit,” katanya.

Untuk diketahui, persyaratan pengajuan kredit itu banyak. Ada proposal kelayakan usaha yang akan dibiayai. Seperti; aspek umum perusahaan atau legalitas, managemen dan teknik produksi.

Kemudian, ada aspek pemasaran, finansial. Dan enam aspek jaminan yang harus diverifikasi.

“Khusus untuk yang ada SPK sebelum pencairan harus ada surat pernyataan bendahara proyek untuk nenyulurkan pembayaran proyek, melalui rekening peminjam yang ada di bank yang memberikan kredit,” katanya. (ful-mum-ans-tam/fajar)

Komentar