Soal Gaji dari Dana BOS, Guru Honorer Mulai Teriak

Senin, 17 Februari 2020 15:21

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait skema baru dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), syarat mendapatkan dana BOS untuk guru honorer harus memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Pendidikan (NUPTK) mendapat protes.

Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menkdikbud), Nadiem Makarim untuk menghapus persyaratan tersebut.

Dalam skema baru dana BOS, guru honorer mendapatkan gaji dari dana BOS hingga maksimal 50 persen yang dari sebelumnya hanya 20 persen. Namun skema baru tersebut akan sia-sia karena ada syarat NUPTK yang tidak dimiliki oleh semua guru honorer.

“Kalau NUPTK (jadi) persyaratan, banyak (pemerintah) kabupaten atau kota tidak mau berikan surat keputusan (SK) NUPTK. Saya sudah senang 50 persen, tapi ternyata tidak semua mendapatkan. Jangan sampai jadi bumerang,” Pembina FGTHSI, Didi Suprijadi, di Jakarta, kemarin (15/2).

Dia menjelaskan, banyak pemda yang tak mau mengakui guru honorer karena takut diwajibkan untuk membayar gaji guru honorer. Karenanya, banyak pemda yang tak mengeluarkan SK NUPTK.

“Dia tidak mau mengakui. Disuruh kerja iya, tapi statusnya tidak diakui. Zalim tidak? Zalim,” ujar Didi.

Untuk itu, dia mengingatkan kebijakan skema baru dana BOS ini jangan sampai menadi bumerang bagi Kemendikbud. Menurut dia, guru honorer cukup terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja.

SPONSORSHIP

Komentar


VIDEO TERKINI