Kabar Terkini Soal Honorer K2 yang Lulus PPPK dari Kemenpan RB

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Puluhan ribu honorer K2 yang sudah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama Februari 2019, berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

Massa yang juga terdiri honorer K2 yang belum ikut tes PPPK, akan turun ke jalan bila hingga akhir Februari nanti, peraturan presiden (perpres) tentang jabatan dan penggajian PPPK tak kunjung terbit.

Pemerintah meminta 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 bersabar. Tidak akan lama lagi Perpres tentang Jabatan PPPK akan terbit.

“Sabar saja, Perpresnya bentar lagi terbit. Tinggal dikit lagi,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (29/1).

Rekrutmen PPPK tahap I dari jalur honorer K2 berusia 35 tahun ke atas. Di mana tenaga guru yang lulus sebanyak 34.954, kesehatan 1.792, penyuluh pertanian 11.670.

Total 51 ribuan orang ini sedang menunggu pengangkatan sebagai PPPK.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan bahwa persoalan belum terbitnya perpres PPPK itu harus disikapi serius.

“Ini mesti diambil serius. PPPK yang sudah lulus tidak boleh dibuat terkatung-katung,” kata Mardani menjawab JPNN.com (grup fajar.co.id), Senin (17/2) malam.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memaklumi bila honorer K2 akan menggelar aksi demonstrasi menuntut perpres segera terbit. Tanpa Perpres, NIP, dan SK sebagai PPPK tidak bisa diproses BKN.

Namun, mantan wakil ketua Komisi II DPR itu mengingatkan aksi demonstrasi itu harus dilakukan mengikuti peraturan. “Rencana demo dimaklumi, bahkan saya dukung selama semua dilakukan mengikut peraturan,” ungkap Mardani.

Menurut Mardani, pihaknya tentu akan mempertanyakan kepada pemerintah ihwal belum diterbitkannya perpres tersebut. “

Ia mengingatkan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik secara transparan apa alasan dan kendala sehingga belum menerbitkan perpres.

Ada kekhawatiran Mardani bahwa perpres belum diterbitkan karena persoalan anggaran untuk membiayai gaji yang sudah lulus PPPK itu.

“Iya mesti dibuka ke publik. Perlu ditekan oleh publik. Saya khawatir masalah ketersediaan dana,” katanya. (jpnn/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...