Berefek Penyalahgunaan Kekuasaan, Erwin Akib: Tinjau Ulang Gopay Masuk Sekolah

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib PhD meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kembali kebijakan penggunaan Gopay sebagai alat pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Hal itu diungkapkan Erwin di Kampus Unismuh Makassar, Rabu, 19 Februari 2020. Menurutnya, kebijakan Nadiem mungkin bermotif mulia, dengan memulai kultur uang digital dalam dunia pendidikan. Namun bisa berefek pada ambruknya cita-cita sang mendikbud dalam mendorong perubahan dalam dunia pendidikan.

Ada beberapa alasan, kata Erwin, yang membuat penggunaan gopay mesti ditinjau ulang.

"Pertama, hal ini dapat membuat mas menteri kehilangan krebilitas dalam pengambilan kebijakan-kebijakan transformatif di bidang pendidikan. Mas Nadiem akan dianggap memiliki konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan," ungkap Alumni Program Doktor Universitas Teknologi Malaysia ini.

Apalagi Nadiem masih merupakan ikon tak terpisahkan dari Gojek. "Bahkan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power," ungkap Erwin.

Kedua, Erwin berpandangan jika Nadiem serius mendorong akselerasi revolusi digital di dunia pendidikan, seharusnya Pemerintah memberi contoh, dengan membuat aplikasi pendidikan yang holistik, baik dari aspek pembelajaran, maupun hal yang bersifat administratif.

"Jika hanya pakai Gopay, Mas Nadiem tidak mencontohkan inovasi, melainkan sekadar meminjam aplikasi yang sudah ada. Apalagi, aplikasi tersebut, bukan milik negara. Bagaimana jika terjadi penyelewengan? Siapa yang bertanggungjawab," gugat Erwin.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...