Sekjen PPP Tak Percaya RUU Omnibus Law Salah Ketik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak percaya dengan alasan pemerintah tentang kesalahan pengetikan pada Pasal 170 omnibus law RUU Cipta Kerja.

Rumusan Pasal 170 itu pada pokoknya memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengubah Undang-Undang (UU) melalui Peraturan Pemerintah atau PP.

"Saya kira tidak salah ketik. Sebab kalau salah ketik itu misalnya harusnya katanya ada menjadi tidak ada. Itu baru salah ketik. Atau harusnya bisa menjadi tidak bisa atau sebaliknya itu baru salah ketik. Namun, dalam satu kalimat, apalagi ada dua ayat paling tidak itu tidak salah ketiklah," ucap Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Wakil ketua MPR ini bahkan menyatakan bila dibaca rumusan Pasal 170 omnibus law RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 3 ayat, akan menjadi masalah bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Argumennya, dalam UU itu yang namanya PP didefiniskan sebagai peraturan yang dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan UU. Kalau sekarang ada PP menggantikan UU berarti menabrak definisi PP itu sendiri sesuai UU 12/2011.

"Itu dari sisi sesama UU. Dari sisi sistem ketatanegaraan kan juga bermasalah. Kalau presiden itu bisa mengubah UU dengan PP, itu namanya mensubordinasikan posisi DPR di bawah presiden," tegasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar


Comment

Loading...