Di Tangan Iqbal Suhaeb, Kinerja Pemkot Makassar Dinilai Merosot

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kinerja Pemkot Makassar merosot. Sejumlah program jalan di tempat.

M Iqbal Suhaeb tidak lama lagi genap setahun bertugas sebagai Penjabat Wali Kota Makassar. Tetapi, selama kepemimpinannya, sistem pemerintahan berjalan tanpa arah.

Di sektor transportasi dan lalu lintas, macet masih menjadi momok. Terutama saat jam pergi dan pulang kantor. Waktu tempuh makin lama. Waktu pengendara habis di jalan. Kian tersita.

Pengamat Transportasi Makassar, Lambang Basri Said mengatakan, dari segi penanganan kemacetan, memang sudah terlihat progresnya. Hanya saja program Pj wali kota belum maksimal.

Jelang setahun pertama, penanganan kemacetan memang terlihat. Ada pengurangan titik macet. Dari yang awalnya 45 titik kini menjadi 40 titik.

Hanya saja kelambatan dan intensitas kemacetannya justru bertambah parah. “Ada kenaikan 18 persen. Contohnya untuk jarak tempuh untuk 5 kilometer kini sudah mencapai rata-rata selama 20 menit,” bebernya kepada FAJAR, kemarin.

Kata dia, penyebabnya utamanya adalah penanganan masih di tingkat hilir. Bukan hulu. Seperti penertiban parkir atau PKL hanya sementara. Belum bisa memberi dampak yang besar.

Semestinya penanganan lebih kepada pembatasan kendaraan, atau penerapan program ganjil genap. Penyediaan fasilitas kendaraan umum yang nyaman untuk masyarakat, layaknya di negara berkembang.

Ia memberi contoh di kawasan perkantoran swasta. Kantor-kantor membuat pembatasan parkir untuk kendaraan. Ruang parkir hanya muat untuk beberapa mobil saja. Sementara pemerintah menerapkan larangan parkir di badan jalan.

“Saya yakin ini akan efektif. Di samping program pembatasan kendaraan, seperti ganjil genap yang diberlakukan. Persoalannya sekarang apakah akselerasi yang dilakukan pemerintah mampu mengatasi peningkatan tren persoalan kemacetan?” jelasnya.

Ia juga mengkritik kebijakan pemindahan parkir Balaikota ke Karebosi. Menurutnya itu tak menyelesaikan masalah. Kendaraan umum gratis yang disiapkan pemerintah seharusnya menjadi salah satu solusi yang bisa dijalankan.

Run Mundur

Run Makassar atau Makassar Berlari yang menjadi jargon dalam visi misinya Iqbal Suhaeb ternyata belum bisa direalisasikan. Rekayasa lalu lintas dan parkir menjadi salah satu program utamanya.

Alasan utama Iqbal kala itu demi mengurai kemacetan di Makassar. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pun sempat digaungkan. Hanya saja belakangan Iqbal sulit merealisasikannya. Alasannya, terhambat payung regulasi.

Masalah makin rumit dikarenakan kemacetan kian diperparah dengan kehadiran Pak Ogah. Volume kendaraan memperparah. Akan tetapi, Iqbal beralasan sudah berkoordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Soal Pak Ogah dan rekayasa lalu lintas kita sudah pertemuan antara Dishub Kota Makassar, Dishub Sulsel, Satpol PP dan pihak terkait,” terangnya.

Tidak hanya itu, masalah anak jalanan dan gelandangan serta pengemis yang ingin diberantasnya tinggal menjadi misi. Hampa. Anak jalanan dan gepeng tumbuh subur.

Terkait kinerjanya, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb tak menepis jika programnya tidak maksimal. Diakuinya, program yang dicanangkannya untuk Kota Makassar berjalan setengah.

Hanya saja, ia tidak mampu menjelaskan secara detail. Salah satunya, adalah program persampahan berbasis zonasi dan penanganan kebersihan.

Juga, penanganan masalah kemacetan. “Program sudah lebih 50 persen terealisasi. Hanya saja untuk yang fisik, memang rata-rata baru dimulai pada 2020 ini, karena pengesahan APBD,” bebernya.

Bikin Gaduh

Selama kepemimpinan Iqbal di Pemkot Makassar juga terkesan menimbulkan kegaduhan. Tidak hanya mengenai pelayanan Disdukcapil yang terhenti total dikarenakan pencopotan kepala dinasnya.

Iqbal sendiri menyebut sedang diperhadapkan dengan sejumlah persoalan internal di Pemkot Makassar. SKPD diam-diam kurang mendengar imbaunnya. OPD tak kompak. “Bisa saja (masih ada OPD bekerja sendiri-sendiri),” katanya.

Tidak berjalannya koordinasi antar OPD secara efektif membuat sejumlah programnya tersendat. Teranyarm pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung cair.

Hal ini memicu perdebatan, kala Kepala Satpol PP Iman Hud, bingung dengan mekanisme pembayaran. Iman mengatakan TPP untuk ASN ini penting. Sebab, berdampak pada kinerjanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda), Andi Hadijah Iriani kepada FAJAR mengatakan pembayaran TPP juga masih dalam proses. “Belum cair,” katanya malam tadi.

Ditegur Gubernur

Soal kinerja Iqbal Suhaeb, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga ikut menyentil. Khususnya, keberadaan Pak Ogah. Selain pertambahan volume kendaraan, keberadaan Pak Ogah juga disebutnya jadi biang kemacetan.

“Mereka hanya melayani yang memberi uang. Uang jadi prioritas. Siapa yang kasih duit, itu dahulu yang dikasih jalan,” ungkapnya.

Kata Nurdin, ia sudah meminta Dishub Sulsel untuk sinergi dengan Dishub Kota. Termasuk ke Pj Wali Kota untuk menangani Pak Ogah ini secepatnya. Sebab, keberadaannya sudah meresahkan.

“Saya minta itu Pak Ogah dibersihkan di jalanan. Petugas harus maksimal agar tak ada lagi Pak Ogah. Jadi komprehensif. Jangan sebentar ditangani, besoknya ada lagi (Pak Ogah),” jelasnya.

Pedestrian

Nurdin juga meminta agar pedestrian yang minim jadi perhatian. Pemkot sudah berencana menangani pedestrian kawasan Metro Tanjung Bunga. Fasilitas ini masih perlu diperbanyak di titik lain.

“Kita kan ingin bagaimana kita hidup enak, rapi, nyaman. Kita mau ke mana-mana ada akses pejalan kaki. Kita jalan kaki ke mana-mana enak, itu yang saya tekankan kepada pak wali kota (Iqbal Suhaeb),” tuturnya. (*/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...