Harun Masiku 42 Hari Buron, Laode M Syarif: Berdasarkan Dulu-dulu Tidak Sulit Sih

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus bekerja secara maksimal, untuk menangkap tersangka pemberi suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) lalu, mantan Caleg PDIP itu telah 42 hari menjadi buronan KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menyatakan, masyarakat bisa membantu lemnaga antirasuah untuk mencari tempat persembunyian Harun. Menurutnya, KPK mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara yang juga menyeret mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

“KPK tetap bekerja dengan usaha maksimal. Masyarakat bisa juga membantu KPK dalam menemukan buron tersebut dan KPK tetap bekerja di jalur hukum,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dikomfirmasi, Kamis (20/2).

Dalam proses penangkapan Harun Masiku, KPK turut dibantu Polri untuk mencari persembunyian Harun. Polri disebut telah menyebarluaskan foto Harun Masiku di Polda dan Polres seluruh pelosok Tanah Air.

Masih buronnya Harun menjadi pertanyaan banyak pihak. Hal ini mengingat KPK memiliki peralatan dan sumber daya yang mumpuni untuk membekuk seorang tersangka korupsi.

Namun, Lili menegaskan KPK tak terpengaruh dengan adanya kemungkinan kepercayaan masyarakat akan menurun dengan belum tertangkapnya Harun. Lili menjamin, lembaga antirasuah tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk menurun atau tidak (kepercayaan masyarakat), KPK tidak terpengaruh sepanjang proses hukum dilakukan sesuai aturan,” tegasnya.

Polemik belum tertangkapnya Harun Masiku pun turut mendapat sindiran, pimpinan KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif menyinggung KPK era Firli Bahuri yang belum juga berhasil menangkap tersangka pemberi suap proses pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Dia menilai, Firli Cs seharusnya tak sulit menangkap Harun, karena berada di Indonesia.

“Ada yang DPO tetapi pada saat itu selalu agak sering kami dapat. Jadi yang high profile seperti Harun Masiku ini kalau dia di Indonesia ya berdasarkan dulu-dulu tidak sulit sih,” kata Laode ditemui di kawasan tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2).

Laode kemudian membandingkan KPK saat dirinya menjabat. Menurutnya, KPK pada eranya lebih banyak membantu Kejaksaan Agung untuk mengejar para koruptor yang masih buron. “Bahkan KPK itu sering membantu kejaksaan untuk mendapatkan buron. Jadi seharusnya kalau dia ada di dalam indonesia bisa di dapat seharusnya,” beber Laode.

Laode menilai, aneh dengan kepemimpinan Firli Cs yang hingga kini belum juga berhasil meringkus Harun. Padahal, kata Laode, KPK mempunyai banyak perangkat yang cukup kuat untuk mendeteksi buronan. “Sebenernya kita juga punya orang, kita juga bisa bekerja sama dengan polisi. Kan di kepolisian ada intelijen jadi bahkan lari ke luar negeri pun jaringan KPK lumayan lengkap,” tegas Laode.

Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...