Kemenkumham: Pemilikan HKI Perkuat Konstribusi Daerah

FAJAR.CO.ID,MAJENE– Sulawesi Barat memiliki Keragaman budaya dan sumber daya alam yang dapat menghasilkan produk unruk pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat.

Sebagai contoh Kabupaten Majene banyak memiliki pohon aren yang diolah menjadi gula dengan kualitas sangat baik. Lainnya adalah kelapa yang dibuat menjadi minyak Mandar juga ada pisang Loka Pere yang memiliki rasa dan tekstur berbeda dengan pisang lainnya.

“Begitupun Tenun Sutra Mandar, saat ini telah didaftar sebagai produk indikasi geografis,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulbar, Harun Sulianto dalam kegiatan promosi dan Diseminasi “Kekayaan Intelektual Komunal sebagai pendorong Ekonomi Bangsa” di Hotel Villa Bogor, Majene, siang tadi.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Majene H. Lukman, S.Pd.,M.Pd didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Majene, Dra. Harun Sulianto, Bc.IP.,S.H.

Peserta dalam Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya berjumlah 45 orang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan UMKM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pelaku Seni dan Budaya, pengrajin tenun sutra Mandar dan pelaku bisnis.

“Saya berjanji akan mendorong OPD yang terkait untuk menginventarisir semua UMKM di Majene yang belum mendaftarkan merek dagangnya agar segera didaftarkan produknya ke Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, ” imbuh wabup, Lukman saat membuka kegiatan.

Nara sumber lainnnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Lastami menjelaskan sistem Kekayaan Intelektual dikenal untuk memberikan perlindungan atas hasil karya olah pikir dan kreativitas, antara lain meliputi Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Akan tetapi perlindungan HKI tersebut belum termasuk dalam perlindungan terkait dengan Aspek Budaya dan Pengetahuan Tradisional. Akhirnya memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik masyarakat tradisional.

Oleh karena itu, saat ini Kanwil Kemenkumham Sulbar sedang melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Sulawesi Barat. Data inventarisasi tersebut nantinya dimasukkan ke Pusat Data Nasional KIK di Direktorat Kekayaan Intelektual, untuk memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia.

Karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kebudayaan yang dilindungi adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu daerah, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. EBT mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodian.

“EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yaitu verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, susastra ataupun narasi informatif, ” ucap Sri Lastami.

Perlindungan EBT harus secara menyeluruh. Disatu sisi, perlindungannya harus menjaga kelestarian EBT, di sisi lain harus menghargai intelektualitas pemangku dan pelaku seni tradisional sebagai pelaku ekonomi kreatif. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...