Gerogoti APBD, Pejabat Bersaudara Saling Susul Masuk Penjara

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Camat Rappocini, Hamri Haiya, menyusul kakaknya, Erwin Syafruddin Haija ke balik jeruji besi. Keduanya terlibat kasus fee 30 persen dana sosialisasi kecamatan.

Hamri telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia langsung ditahan di Lapas Makassar, Rabu malam, 19 Februari. JPU Kejati Sulsel yang menggelandangnya ke penjara.

“Malam hari (setelah Magrib) dibawa. Statusnya, tahanan,” kata Kalapas Makassar, Robianto, kepada FAJAR, Kamis, 20 Februari.

Tipikor Bareskrim Mabes Polri menangkap Hamri Haija setelah gelar perkara dilakukan, Selasa, 18 Februari. “Kami hanya disampaikan saja saat itu kalau sudah akan dilakukan tahap dua. Selebihnya kami tidak tahu apa-apa, karena yang tangani Bareskrim Polri,” kata Kasubdit III Tipikor Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto, kemarin.

Dugaan korupsi fee 30 persen dana sosialisasi/penyuluhan kecamatan se-Kota Makassar awalnya menetapkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Erwin Syafruddin Haija, sebagai tersangka oleh Polda Sulsel, Januari 2018.

Erwin disebut memerintahkan Kabid Anggaran BPKAD melakukan pemotongan anggaran sebesar 30 persen dari pagu anggaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada kecamatan se Kota Makassar. Nilainya sebesar Rp70,04 miliar pada tahun 2017.

Kasubag Rencana Keuangan BPKAD, mengikuti perintah Erwin Haija untuk mengurangi jumlah peserta sosialisasi penyuluhan, belanja ATK, serta makan minum peserta. Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tidak sesuai dengan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang ada.

Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp20,47 miliar. Dana Rp20 miliar ini diduga mengalir ke sejumlah orang. Termasuk Camat Rappocini, Hamri Haiya.

Pj Wali Kota Makssar Iqbal Suhaeb mengaku mendapat pemberitahuan salah satu camatnya ditahan oleh kepolisian. Diapun memastikan yang ditahan adalah Camat Rappocini, Hamri Haija.

Usai mendapat informasi tersebut, dia langsung menghubungi yang bersangkutan. “Cuma tidak nyambung-nyambung. Kata staf masih di Makassar dan sudah ditahan,” bebernya kepada FAJAR, kemarin.

Iqbal mengaku tak ingin terlibat lebih jauh, lantaran kasus yang menerpa camatnya perkara lama saat dirinya belum menjabat.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik Bareskrim sudah ada di Makassar. Mereka pun sudah menyerahkan tahap II atas tersangka Hamri Haija ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Periksa Ratusan Saksi

Sejak Bareskrim Mabes Polri menangani kasus fee 30 persen ini Desember 2018, banyak saksi yang dimintai keterangan sejak 25-27 Juni 2019.

Saksi antara lain, mantan kepala Bidang Anggaran BPKAD, Helmy Budiman, mantan Kabid Litbang Bappeda, Ibrahim Ukkas, mantan Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkuradde, mantan Kasubag Keuangan Kecamatan Biringkanaya, Moh Dwi Aditya.

Selanjutnya, mantan Kepala BPKAD Makassar, Erwin Syafruddin Haija, mantan Camat Rappocini, Hamri Haiya, Kasubag Keuangan Kecamatan Rappocini, Evie Edwishinta Siswanty, Kabid Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti.

Lainnya, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, Staf BPKAD Kota Makassar, Wa Ando, vendor/rekanan, Alham Arli, Staf Kecamatan Rappocini, Indra Wijayanti, mantan Camat Bontoala, Syamsul Bahri, dan Kasubag Keuangan Kecamatan Bontoala, Siti Selvi Wildana.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 narasumber, empat vendor, dua kurir, 18 kasubag, empat orang TAPD, empat orang BPKAD Pemkot Makassar. Termasuk pemeriksaan 15 bendahara pengeluaran dan 14 PPHP.

Bahkan 16 anggota DPRD Makassar saat itu juga diperiksa, yakni Abdul Wahab Tahir selaku ketua Komisi A, Erick Horas selaku ketua Koordinator Bamus, Farouk M Beta selaku ketua DPRD Kota Makassar, Fachruddin Rusli dari Komisi C dan Banggar, M Zaenal Daeng Beta dari Komisi A dan Bamus.

Kemudian, Indira Mulyasari Paramastuti dari Wakil Ketua III, Irwan Jafar dari Komisi A, Mesakh Remon dari Komisi A, Rahman Pina dari ketua Komisi C, Supratman dari Komisi C dan Banggar, Abdi Asmara dari Komisi A, Adi Rasyid Ali dari wakil ketua DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika dari Komisi A, Jufri Pabe dari Komisi A dan H Sangkala Saddiko dari Komisi C. (ans-ful/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...