Pj Wali Kota Tak Mampu Redam Konflik

0 Komentar

PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Organisasi perangkat daerah (OPD) tak padu. Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb tak mampu meredam konflik internal.

Di Makassar, manajemen pemerintahan dan konflik politik sangat sulit terhindarkan dalam birokrasi. Olehnya itu dibutuhkan leadership yang kuat dan berkarakter dari seorang pemimpin.

“Untuk sekelas Makassar, pemimpin itu tak boleh lemah. Harus tegas sehingga semua riak-riak di internal pemerintahan itu bisa dikendalikan,” urai pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Deddy Tikson, Kamis, 20 Januari.

Peran pemimpin sangat menentukan karena kepentingan politik juga turut dalam menjalankan roda pemerintahan. Di tangan Iqbal Suhaeb, pemkot menghadapi sejumlah masalah. Dari persoalan mutasi yang menghambat roda pemerintahan hingga masalah tunjangan kinerja pegawai yang tak kunjung cair.

Pengamat pemerintahan Unhas lainnya, Adnan Nasution mengungkapkan lemahnya kepemimpinan Iqbal ini lantaran posisinya sebagai penjabat wali kota. “Jadi kekuatannya tidak sama dibanding dengan pemimpin definitif. Yakni melalui proses pemilu,” terangnya.

Adnan juga menjelaskan Iqbal sebagai seorang birokrat tulen tanpa ada korelasi politik. Dia tidak punya nilai tawar dari para politikus. “Sehingga akhirnya OPD yang ada di bawahnya jadi agak sulit dikendalikan,” katanya.

Di luar itu, kemampuan leadership Iqbal memang masih lemah. Adnan menilai Iqbal belum mampu menjabarkan visi-misinya sebagai bentuk aksi nyata. “Karena tidak fokus sehingga tidak ada perubahan yang nyata. Dan itu menjadi beban buat Iqbal,” ucapnya.

Adnan pun khawatir jika semua masalah tak mampu diredam Iqbal, itu akan berdampak pada pelayanan publik. Hal yang paling mencolok server Disdukcapil offline lantaran Iqbal tak tahu ada pejabat yang belum dilantik.

Olehnya, Adnan berharap dari semua masalah yang muncul, Iqbal bisa berbenah dan semua gejolak di pemkot bisa diredam.
Daerah yang dipimpin penjabat sementara terlalu lama, dinilainya tidak bagus untuk pemerintahan. Karena memang baru bisa dibilang pemimpin kalau statusnya definitif.

“Idealnya, memang harus 12 bulan maksimal posisi wali kota itu dijabat seorang pelaksana tugas. Jangan terlalu lama,” ungkapnya. Makanya, tak mengherankan OPD kerap tidak terlalu menghiraukan imbauan Iqbal.

Keuangan Kunci

Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis melihat lemahnya pengeloaan keuangan dari Pemkot Makassar karena Iqbal menggantung status Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jabatan itu hanya dipegang pelaksana tugas.

Hal ini merupakan kesalahan. Sebab, posisi BPKAD jelas sebagai kuasa pengguna anggaran dan bendahara umum daerah. Merujuk UU Keuangan Negara Nomor 1/2014 tentang Pembendaharaan Negara dan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, sudah jelas bahwa kuasa pemegang anggaran jelas harus definitif, bukan plt.

“Harus dipertanyakan ini. Mengapa posisi penting kepala BPKAD selaku kuasa pemegangan anggaran kok sampai sekarang masih status pelaksana tugas. Apa sih susahnya untuk mendefenitifkan saja,” jelasnya.

Ke depan, ketika ada kesalahan yang terjadi, yang menanggungnya adalah pj wali kota. Bukan pejabat yang berstatus pelasana tugas. “Itu risiko jika hanya menunjuk pelaksana tugas. Sementara di Makassar kan ini banyak sekali yang masih status pelaksana tugas,” imbuh Rektor Universitas Patria Artha Makassar ini.

Di sisi lain masih banyaknya pejabat yang berstatus plt memperlihatkan lemahnya kepemimpinan seorang kepala daerah. “Banyaknya pelaksana tugas itu artinya pemimpin daerah tidak percaya diri dan patut diduga ada niat jahat, sebab ini uang rakyat yang dipertaruhkan,” imbuhnya.

Lari Kencang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar memang mengakui target PAD meleset. Dari target Rp1,6 triliun, realisasi hanya Rp1,1 triliun. Angkanya terjun bebas. Akan tetapi, Bapenda siap berlari kencang tahun ini.

Kepala Bapenda Kota Makassar Irwan Adnan mengatakan, menurunnya performa tahun lalu tak lepas dari persoalan internal. Hal yang menjadi faktor utama serapan PAD melorot. “Karena banyak tim kita yang diganti. Akhirnya banyak sektor pendapatan kita yang tak bisa digenjot,” ujarnya.

Pada semester I (Januari-Juni) 2019 menjadi biang merosotnya pendapatan Bapenda. Tim yang kala itu ditugaskan untuk mengejar target pendapatan, kata Irwan, tak mampu bekerja dengan maksimal.

“Sehingga ada penurunan Rp50 miliar. Baru pada semester II tim kita yang diganti sebelumnya sudah kembali, jadi kita sudah bisa mulai bekerja,” ungkapnya.

Untuk Januari tahun ini, Bapenda mencatatkan pendapatan Rp55 miliar. Itu berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Rp25 miliar dan pajak restoran Rp30 miliar.

Kapala I Bidang Bapenda Kota Makassar, Ibrahim Akkas optimis pendapatan pada awal tahun menunjukkan progres yang baik. “Untuk restoran saja capaian kita dua tahun lalu Rp100 miliar dan hampir naik pada 2019 yakni Rp185 miliar,” ucapnya.

Bapenda pun telah menargetkan kenaikan hasil pungutan pajak restoran 2020 menembus Rp200 miliar.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, sempat memberi imbauan kepada OPD. Kata dia, koordinasi saat ini sangat dibutuhkan. Sebab, itu sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. “Jadi tidak ada yang boleh jalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. (rdi-abd-tam)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...