Timboel Siregar Bilang PPPK Perlu Jaminan Pensiun

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pengalihan program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) dari PT Taspen dan PT Asabri ke dalam BPJAMSOSTEK diminta dipercepat. Dalam penyusunan road map, serikat pekerja mendesak agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) turut dimasukkan ke list penerima JP.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan, keseriusan pemerintah diuji dalam penyusunan road map tersebut. ’’Memang amanatnya 2029. Tapi, menurut saya perlu dipercepat supaya ada kejelasan. Termasuk soal yang katanya tidak ada manfaat bakal menurun,’’ ujarnya.

Selain itu, dia menyoroti adanya pekerja yang terlewat untuk mendapatkan JP. Yakni, PPPK. Padahal, di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas disebutkan yang termasuk abdi negara bukan hanya PNS, melainkan juga PPPK. ’’Coba dilihat, PNS dapat pensiun, PPPK disebutkan nggak? Nggak,’’ keluhnya.

Padahal, kata dia, sama-sama pegawai pemerintah. Hak mereka seharusnya sama. Terlebih, dalam UU SJSN jelas diamanatkan, jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Hak seluruh pekerja. ’’Tapi, PPPK itu belum dinyatakan berhak menerima jaminan pensiun,’’ ungkapnya.

Direktur Rencana Strategis dan TI BPJAMSOSTEK Sumarjono menjelaskan bahwa pengalihan jaminan sosial memang seharusnya bukan untuk pensiun. Melainkan keseluruhan. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...