Mahfud MD Beber Politik Uang Dibayar ke Pimpinan Parpol


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menyoroti maraknya politik uang atau money politic yang mengotori demokrasi Indonesia. Menurut dia, praktik nakal ini sudah ada sejak era orde baru.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan pada acara “Silaturahmi Nasional Asosiasi DPRD Seluruh Provinsi Indonesia”, di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (24/2). Dia menyebut praktik politik uang ini sudah mengalami perubahan sistem.

“Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai,” kata Mahfud.

Dia menuturkan, saat DPRD diberi kekuasaan memilih kepala daerah, para calon kerap diminta uang untuk meloloskannya. Sedangkan setelah pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh masyarakat, para calon membayar ke partai politik.

“Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor, saya bayar sekian ke pimpinan partai. Dia terima ini, ini, ini,” kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, DPRD pada masa orde baru hanya berperan sebagai pembenar keputusan pemerintah pusat. Sedangkan fungsi sebagai wakil rakyat tidak dijalankan oleh DPRD. Sehingga korupsi pun rentan terjadi.

“Maka pada awal reformasi di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwa DPRD itu adalah lembaga legislatif yang sejajar kedudukannya dengan kepala daerah. Dia bisa meminta pertanggungjawaban kepala daerah, DPRD bisa menjatuhkan kepala daerah di tengah jalan,” jelasnya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...