Pemkab dan DPRD Bone Konsultasi ke Kemenkumham, Bahas Soal Ini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, WATAMPONE — Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Bone dan Bagian Hukum Pemkab Bone melakukan konsultasi ke Kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Senin (24/2/2020).

Kegiatan itu dipimpin oleh legislator muda Partai Gerindra, Fahri Rusli yang juga Ketua Bapemperda untuk menindaklanjuti surat edaran Kemenkumham tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Mantan aktivis UMI itu mempertanyakan prosedur MoU dengan Kanwil dan pelibatan Legal Drafter dari Kemenkumham, dan jika sudah ada hasil dari pertemuan antara Kemendagri dan Kemnkumham dalam waktu dekat ini berharap agar segera ada penyampaian kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Bone.

“Dengan begitu kami bisa memulai tahapan perancangan propemperda secepatnya. Apalagi, dalam waktu dekat ini DPRD akan menetapkan beberapa propemperda menjadi perda,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Bone, Ade Ferry Afrisal juga meminta solusi terbaik bagi daerah kabupaten jika terjadi tumpang tindih dalam pemberlakuan aturan Kemendagri dan Kemenkumham.

“Ini perlu kami ketahui agar tidak satupun aturan yang bertentangan agar kami bisa bekerja cepat. Dan kami harap MoU segera dibuat,” ucapnya. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...