Sharing Session Pembangunan Zona Integritas serta Sosialisasi Inovasi Menuju WBBM

Senin, 24 Februari 2020 10:04

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– KPPN Makassar II telah mendapatkan Penetapan Kemenpan RB berupa Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Tingkat Nasional.

Sebelumnya KPPN Makassar II juga termasuk dalam Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat WBK berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 656/KMK.01/2019 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND – 41/PB/2020, pada 22 Januari 2020 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tingkat Nasional Tahun 2020, KPPN Makassar II memperoleh amanat untuk mengikuti penilaian Zona Integritas menuju WBBM.

Salah satu poin utama dalam suksesnya proses dalam mendapatkan predikat WBBM adalah adanya publikasi terkait proses KPPN Makassar II dalam mendapatkan predikat WBK, serta Pembentukan Island of Integrity khususnya dengan para satuan kerja yang hendak menuju Zona Integritas WBK. Oleh karena itu KPPN Makassar II pada tanggal 12 Februari 2020 mengadakan acara Sharing Session Pembangunan Zona Integritas / WBK serta Sosialisasi Inovasi dalam rangka WBBM

Bertempat di Aula KPPN MAKASSAR II, acara ini dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja yang memiliki semangat yang tidak kalah dari KPPN Makassar II dalam mencapai Zona Integritas WBK, yaitu antara lain Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Kemenag Kab. Pangkep, Polres Pangkep, Kanwil Hukum dan HAM Makassar, KPP Pratama Makassar Selatan, Balai Riset Perikatanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, KPTIK BMN Makassar, Balai Besar POM Makassar, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Diklat Keuangan Makassar, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Dinas Sosial Prov Sulsel, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Diklat Keagamaan Makassar, serta Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.

Komentar