AS Depak Indonesia dari Negara Berkembang, Mendag: Status Udah Meningkat

Selasa, 25 Februari 2020 11:18

Mendag Agus Suparmanto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Amerika Serikat baru saja ‘mendepak’ Indonesia dari kategori negara berkembang. Mengomentari itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa hal itu justru merupakan sesuatu yang bagus.

“Saya pikir ini yang bagus. Statusnya upgrade dari negara berkembang secara status udah meningkat,” terangnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2).

Pengakuan AS ke Indonesia sebagai negara maju pun tidak akan mempengaruhi GSP antar kedua negara tersebut. Pasalnya, GSP berbeda dengan Countervailing Duty (CVD) yang dilakukan oleh AS lewat kantor perwakilan perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representative (USTR).

GSP sendiri merupakan fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang. Sedangkan, tarif bea masuk tambahan atau Countervailing Duties (CVD) yang dilakukan AS adalah bentuk ‘anti subsidi’ yang memungkinkan AS mengenakan tarif baru ke lebih banyak produk dari Indonesia.

“Status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP. Nggak ada hubungannya dengan fasilitas penerimaan GSP,” tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke kantor Luhut Binsar Pandjaitan adalah untuk membahas terkait kebijakan strategis dari GSP. “Ada poin-poin yang udah disepakati bersama. GSP kita positif, bagus,” tutupnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2019, Indonesia hanya memanfaatkan 836 produk dari 3.572 pos tarif yang berhak mendapatkan fasilitas GSP. Akan tetapi, untuk saat ini, di antara RI dan AS masih belum ada kesepakatan berapa produk yang akan mendapatkan fasilitas GSP. (jpc/fajar)

Komentar