KASN: Like Status Bacakada, ASN Langgar Kode Etik

Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni menemui Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani di ruang Kerja Sekda, Selasa (25/02/2020). (Dok. Humas Sulsel)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan ASN untuk netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Terlebih beberapa bakal calon kepala daerah merupakan petahana yang akan maju kembali.

Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN, Nurhasni mengatakan, rata-rata laporan pelanggaran netralitas ASN yang diterima berasal dari penggunaan media sosal. Mulai dari Facebook, Instagram hingga Twitter.

“Media sosial ini sangat rawan, mereka me-like postingan atau status bakal calon kepala daerah (Bacakada) sebelum penetapan itu sudah masuk pelanggaran. Sesuai PP 53 (PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS) itu sudah melanggar kode etik,” kata Nurhasni usai menemui Sekretaris Daerah Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (25/02/2020).

Nurhasni menyebutkan setelah proses penetepan calon kepala daerah dan ASN masih melakukan hal serupa maka sudah masuk pelanggaran serius. Pelanggaran ini bisa dilaporkan ke KASN, mereka yang terbukti melanggar akan diberi sanksi sesuai PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Tak hanya bagi ASN yang mendukung, KASN juga mengingatkan ASN yang bakal maju sebagai peserta Pilkada untuk tidak menyalahgunakan fasilitas negara. Termasuk melakukan politik praktis saat masih berstatus ASN.

“Kalau mendaftar sebagai bakal calon ke partai itu masih sah-sah saja, asal melapor ke pimpinan. Yang tidak boleh dan melanggar itu, melakukan deklarasi atau berkoar-koar sebagai calon kepala daerah. Apalagi memiliki KTA (kartu tanda anggota) partai, itu sudah pelanggaran berat,” sebutnya.

Untuk sanksi, Nurhasni menyebutkan mulai sanksi ringan hingga berat. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi KASN melalui majelis kode etik ASN.

Berdasarkan data KASN, untuk pelanggaran netralitas saat pemilu 2019 lalu tercatat sekitar 80 kasus di Sulsel. Hingga saat ini, masih ada 18 rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Pemprov sendiri ada tiga rekomendasi, dan itu sudah dijalankan. Sanksi itu seperti teguran keras, penurunan pangkat atau jabatan, hingga sanksi keras dengan pencopotan sebagai ASN,”pungkasnya. (mg03/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...