Penetapan Tersangka Nurhadi Cs Sesuai Mekanisme Hukum

Selasa, 25 Februari 2020 01:23

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan penetapan tersangka terhadap mantan sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sebab, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail menyebut kliennya belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK.

“Ya tentunya sesuai aturan-aturan hukum sesuai mekanisme hukum acara penyidik selalu hati-hati dan menjalankan seusai aturan-aturan hukum acaranya,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

Terkait ketidak hadiran tim biro hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Ali, pihaknya masih mempelajari gugatan kedua praperadilan Nurhadi Cs. Sebab, sebelumnya Nurhadi melakukan praperadilan dan kemudian ditolak hakim.

“Tadi dari biro hukum KPK tidak bisa hadir, karena harus mempersiapkan segala sesuatu administrasinya terkait kemudian bukti-bukti. Karena informasinya berdasarkan dari rekan-rekan biro hukum materinya itu sesungguhnya sama tetapi kemudian terkait ada satu hal SPDP tidak diterima tersangka,” ucap Ali.

Untuk diketahui, PN Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan Nurhadi Cs. Persidangan akan digelar kembali pada 9 Maret 2020. “Sidang cepat karena KPK nggak hadir. KPK kirim surat saja minta penundaan dua minggu dan penundaan dikabulkan,” jelas tim kuasa hukum Nurhadi Cs, Hartanto dikonfirmasi.

Komentar