Kejati Telusuri Tunggakan Pasar Butung, Nilainya Rp2,6 Miliar

FOTO: EDWARD/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kini sedang mendalami adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasar Butung yang tidak terserap. Hal ini terlihat dari adanya pemanggilan pengelola Pasar Butung, yakni KSU Bina Duta oleh penyidik Kejati.

Hal penelusuran jumlah tunggakan setoran PAD dari Pasar Butung mencapai Rp2,6 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari kewajiban pembayaran kontribusi, pengelolaan tempat usaha di Pusat Grosir Pasar Butung Makassar yang dilakukan oleh PT H Latunrung L & K kepada PD Pasar Makassar Raya. Pihak PT H Latunrung L & K memihak ketigakan pengelola Pasar Butung ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta.

Berdasarkan adendum perjanjian kerja sama No. 511.2/106/III/S.Perja/PD.Psr/2012 tanggal 16 Maret 2012, pihak pengelolah diwajibkan menyetor Rp27.7500.000 perbulannya. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga jika diakumulasikan hingga sekarang adalah Rp2,6 miliar.

Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar, membenarkan adanya pendalaman atas dugaan tersebut. Dia menjelaskan ada dua poin yang menjadi poin pengumpulan data. Yakni kasus dualisme pengelolaan dan setoran PAD yang belum terbayarkan.

“Kita telusuri semua aspek, termasuk jika ada PAD yang tidak masuk. Namun hingga kini belum ada kesimpulan, masih mengumpulkan data,” kata Firdaus, saat di temui di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Rabu (26/02/2020).

Mantan Kajati Gorontalo ini menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penyelamatan aset daerah dan potensi PAD. Tujuannya adalah peningkatan pembangunan daerah. Jika ada kebocoran artinya pendapatan daerah berkurang dan akan berimbas pada pembangunan.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...